 |
| Stadion Gelora Manahan / Foto : Kompas |
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo
akhirnya memastikan tidak boleh ada lagi aktivitas pedagang kaki lima (PKL)
Sunday Market Manahan baik sebelum ataupun setelah kawasan Gelora Manahan
ditata ulang. Artinya, Sunday Market Manahan sudah tamat.
Setidaknya ada dua alasan
yang dikeluarkan Walikota, anehnya alasan ini berbeda. Yang pertama dalam rapat
tertutup bersama pejabat Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Solo, Dinas
Perdagangan (Disdag) Solo, dan Satpol PP Solo di Kantor Dispora Solo, Jumat
(31/8/2018) siang. Pemkot membubarkan Sunday Market karena menyalahi rencana
tata ruang dan wilayah (RTRW), di mana Gelora Manahan bukan untuk kegiatan
ekonomi tapi olahraga dan ruang publik.
Sementara di media massa, Wali
Kota menyatakan akan meliburkan Sunday Market demi keselamatan saat pengerjaan
proyek renovasi dan pengambangan Stadion Manahan.
Artinya, Walikota tidak
jelas dalam alasan mengapa Sunday Market harus bubar. Terkesan ada ketergesaan
mengejar proyek pembangunan sebelum tutup tahun.
Alangkah baiknya kalau
sebelum melontarkan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat, Pemkot
melakukan kajian. Terutama kajian dampak ekonomi dan sosial. Bahwa ada ribuan
PKL yang menggantungkan nasibnya dari berjualan di Ahad pagi tersebut, dan
mereka tidak hanya dari Solo melainkan dari luar daerah.
Semestinya pemerintah memberi
porsi lebih besar untuk mengedepankan kepentingan pedagang.
Keputusan ini berarti sama
saja PKL tidak lagi dianggap sebagai aset kota, tapi sebagai persoalan. Hal ini
sangat ironis. Terlebih jika alasannya adalah salah pemanfaatan, mengapa tidak
dari dulu dibubarkan? Kebijakan ini terasa sangat aneh. Padahal Sunday Market ini
ada, juga karena Pemkot yang saat itu dipimpin Pak Jokowi memasukkan PKL ke
dalam kompleks Gelora Manahan.
Toh sejauh ini, masyarakat
yang berolahraga sudah menyadari akan keberadaan PKL Sunday Market sehingga
siapa saja yang ingin berolahraga bisa menyesuaikan diri dan memilih tempat
yang masih longgar di Gelora Manahan. Jadi, siapa sebenarnya yang terganggu
menurut Walikota ini?
Lalu, solusi yang diberikan
Pemkot pun juga sangat minim, yakni pindah ke lokasi lain seperti CFD atau
Alkid. Hal ini justru merugikan Pemkot lagi ke depannya. Sebab akan terjadi
penumpukan PKL di CFD yang juga akan menjadi saingan bagi PKL lama. Hal ini
bukanlah solusi yang sehat.
Sudahlah. Pemkot harus jujur
dan mengambil posisi keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Terlihat sekali
kebijakan ini tidak popular dan tidak berpihak pada masyarakat.
Tidak ada komentar: