Insiden Mako Brimob dan Lingkaran Kebencian yang Memprihatinkan

Selasa malam, 8 Mei 2018, kerusuhan pecah di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ini bukan pertama kalinya kericuhan terjadi di markas Korps Brigade Mobil itu. Sebelumnya pada tanggal 10 November 2017 lalu kericuhan juga sempat terjadi. Kabar yang berkembang, penyebabnya lantaran ada petugas yang melempar kitab suci Al-Qur’an ketika melakukan penggeledahan barang-barang milik narapidana kasus terorisme.

Semula pihak kepolisian menyatakan insiden kerusuhan pada Selasa malam itu dipicu lantaran narapidana tidak terima makanan yang diberikan keluarga kepadanya diperiksa oleh petugas. Namun belakangan pihak kepolisian mengungkap alasan lain, yaitu para napi menuntut untuk bertemu dengan Aman Abdurrahman, seseorang yang disebut-sebut sebagai pimpinan ISIS di Indonesia. Pihak kepolisian pun tampak sangat tertutup terkait kejadian ini. Informasi yang cukup terang baru disampaikan pada Kamis pagi sekaligus menandai berakhirnya operasi di Mako Brimob.

Laporan menyebutkan ada enam orang meninggal dunia dari kejadian itu. Lima orang dari pihak kepolisian, dan satu orang dari narapidana yang melakukan perlawanan. Selain itu ada sejumlah petugas yang mengalami luka-luka.

Yang mengherankan dari insiden ini adalah darimana para narapidana bisa mendapatkan senjata, bahkan konon ada bom rakitan pula yang siap diledakkan. Menurut keterangan aparat, para narapidana itu mengambil senjata dan bom rakitan di ruang penyidik yang jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka ditahan. Tentu kita patut heran, betapa lemahnya penjagaan dan penyimpanan senjata dan barang bukti di tempat yang seharusnya sangat ketat dalam hal keamanan. Soalnya ini Mako Brimob, bukan tempat tahanan biasa.

Tak salah rasanya jika Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S. Pane yang menyebut bahwa peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pihak kepolisian, utamanya Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang di saat bersamaan sedang memamerkan kinerja kepolisian yang dianggap sukses memberantas terorisme di gelaran Middle East Special Operations Commanders Conference (MESOC) 2018 di Amman, Yordania.

Kita tentu berempati kepada semua yang terbunuh dari peristiwa ini, utamanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Insiden Mako Brimob adalah cerminan dari lingkaran kebencian yang ada di negara kita. Sebagian masyarakat Indonesia mengutuk keras peristiwa ini, terlebih mendengar kabar bahwa jasad mereka yang terbunuh penuh dengan luka yang mengerikan. Bahkan di dunia maya ada yang dengan semangatnya menyerukan supaya aparat langsung membunuh saja para narapidana yang melakukan perlawanan. Persetan dengan HAM, kata mereka.

Seruan dan desakan semacam ini tentu bukannya akan menyelesaikan masalah namun justru akan menambah runyam masalah yang ada. Sadarkah kita bahwa tak sedikit orang yang menjadi korban selama pemberantasan kasus terosime. Ada sederet daftar orang yang tak bersalah atau setidaknya belum terbukti bersalah terbunuh dalam operasi pemberantasan terorisme. Dan kondisi mereka yang terbunuh juga sama mengerikannya, bekas pukulan, sayatan, tembakan dari jarak dekat dan sebagainya. Untuk hal ini, tentu Komnas Ham dan lembaga advokasi kemanusian punya daftarnya.

Kita patut curiga, kalau benar apa yang disampaikan pihak kepolisian soal kondisi jenazah aparat yang meninggal, jangan-jangan itu disebabkan tumpukan amarah dan dendam dari para pelaku yang tak terima keluarganya atau sahabatnya mendapatkan perlakuan serupa dari aparat. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa prihatin dan empati kita kepada mereka yang terbunuh, kita perlu kembali merenung, inikah lingkaran amarah dan kebencian yang sedang terjadi di negeri ini. Dan ini tidak akan selesai sampai terwujudnya keadilan.

Ya, keadilan masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Banyak orang yang tak bersalah disalah-salahkan. Dan banyak pula orang yang bersalah dibela-bela. Yang jelas, insiden semacam ini tak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus melakukan evaluasi serius soal lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di negara ini. Hal-hal yang sekiranya dapat memicu kerusuhan perlu dicegah. Pengawasan perlu lebih ditingkatkan tentunya tanpa mengabaikan hak-hak asasi para narapidana.

Wallahu a’lam bishshowab