Satu juta lebih
data pengguna facebook di Indonesia bocor. Itulah informasi yang belakangan
menjadi perhatian publik, utamanya warganet. Informasi itu tentu bukan hoaks,
karena Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben
Hattari pun membenarkan soal bocornya data itu. Bahkan ia mengakui bahwa
facebook telah gagal melindungi data penggunanya dan karena itu pihaknya pun
meminta maaf.
Komisi satu DPR RI dengan kewenangannya telah
memanggil pihak Facebook Indonesia untuk dimintai keterangan dan
pertanggungjawabannya atas peristiwa ini. DPR memberikan waktu satu bulan untuk
Facebook melakukan investigasi mendetail tentang hal ini dan diminta untuk
melaporkan hasilnya kepada DPR. Langkah DPR ini sudah tepat, karena memang
bocornya data pengguna facebook ini akan sangat merugikan masyarakat
penggunanya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook terbanyak ke
empat di dunia setelah India, Amerika Serikat dan Brazil, dengan jumlah
pengguna mencapai 130 juta akun.
Pemerintahpun tak mau kalah. Tak berselang lama
dari informasi bocornya data pengguna Facebook, pemerintah melalui menteri komunikasi
dan informatika (menkominfo) Rudiantara mengancam akan menutup Facebook jika
ada ekses buruk dari bocornya data itu, terlebih jika sampai media itu
digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan hasutan. Sikap pemerintah
inipun dianggap sebagian kalangan sebagai respon tegas, namun bagi sebagian
yang lain menganggap respon pemerintah ini berbau politis. Maklum, tahun-tahun
ini memang tahun politis. Pemerintah tak perlu marah dengan tudingan ini,
buktikan saja bahwa pemerintah dapat berbuat adil kepada siapapun. Jangan
sampai ada kesan, yang ngepro
pemerintah selalu dilindungi, sementara yang mengkritisi akan dihabisi.
Sisi lain dari persoalan ini sebenarnya adalah dari
sisi user atau pengguna media sosial
itu sendiri. Seringkali pengguna media sosial tak bisa membedakan mana ruang
publik dan mana ruang privat. Sehingga sesuatu yang sebenarnya adalah persoalan
privat dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan khalayak justru dimunculkan
di ruang publik. Kita tentu sering melihat curhatan, foto, video dan sejenisnya
yang sebenarnya masuk ranah privat justru diumbar di ruang publik. Artinya,
selama ini sebenarnya banyak orang dengan sengaja telah membocorkan data
pribadinya kepada publik, dan ini dilakukan dengan rela hati.
Sudah saatnya kita cerdas bermedia sosial. Jaga
data-data rahasia kita, jangan diumbar ke publik. Pemerintah dan DPR yang
selama ini dianggap sebagai perwakilan rakyat sudah semestinya melindungi
rakyatnya dari berbagai ancaman kebocoran data semacam ini. Langkah tegas perlu
dilakukan dan jangan hanya berhenti pada kata-kata ancaman.
Wallahu a’lam bishshowab
Tidak ada komentar: