Ramai dibicarakan, pernyataan
Ketua Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang mengungkap bahwa saat ini
sudah ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku homo dan lesbi atau
kini dikenal sebagai LGBT, berkembang di Indonesia. Namun Zulkifli enggan
menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung LGBT tersebut.
Saat ditemui di Kampus
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Raya Sutorejo Nomor 59, Mulyorejo,
Surabaya, Sabtu (201/1), ia menjelaskan bahwa situasi tersebut menunjukkan di
negeri ini masih terjadi kesenjangan politik. Kesenjangan politik tersebut
dibuktikan dengan banyaknya keinginan masyarakat yang justru berlawanan dengan
partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat.
Menanggapi hal tersebut,
anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahla mengaku sangat kecewa
dan prihatin atas pernyataan tersebut. Arteria menilai, pernyataan Zulkihli
sangat ceroboh dan cenderung menistai institusi DPR.
Sementara itu, Sekjen PPP,
Arsul Sani yang juga anggota tim perumus
Rancangan KUHP justru membantah, dan menyebutkan dari 10 fraksi yanghadir hanya
delapan. Delapan fraksi tersebut yakni PPP, Nasdem, Golkar, PKS, PKB, PDIP,
Gerindra serta Demokrat. Semua (fraksi) setuju bahwa LGBT adalah perbuatan
pidana. Sementara PAN dan Hanura justru tak hadir dalam rapat pembahasan.
Berbeda dengan Arsul Sani,
anggota komisi III dari fraksi Nasdem, T Taufiqulhadi menerangkan, RUU KUHP
sudah seluruhnya dibahas. Namun, masing-masing fraksi baru akan menyatakan
sikapnya pada 28 Januari mendatang.
Isu ini pun menjadi viral.
Banyak parpol yang kebakaran jenggot atas ucapan Zulkifli tersebut lantas
buru-buru menolak, ada juga yang mengaku kaget atas penjelasan Ketua MPR.
Ada apa yang sesungguhnya
terjadi? Benarkah isu kesenjangan politik soal LGBT tersebut ada? Bagaimana
tanggapan anda terkait pernyataan Zulkifli Hasan tentang adanya 5 fraksi yang
menyetujui LGBT?
Narasumber :
Prof.
Musni Umar
(Sosiolog, Rektor Universitas
Ibnu Chaldun Jakarta)
Tidak ada komentar: