Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

Editorial - Habib Rizieq, Kuda Hitam Pilpres 2019?

Imam FPI - Habib Rizieq Syihab. Foto : detik.com

Dalam Rakornas PA 212 yang diselenggarakan di  Aula Sarbini, Taman Bunga Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018). Habib Rizieq mencuat sebagai capres rekomendasi PA 212 bersama politikus beken lain seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Dari sejumlah nama tersebut, hanya Habib Rizieq yang tidak mempunyai partai politik. Meski, tak diragukan lagi bahwa Habib Rizieq juga memiliki basis massa yang terbilang tidak sedikit.

Wacana ini menarik, bagi orang yang tidak mendukungnya tentu wacana ini akan dianggap sebagai dagelan politik atau lucu-lucuan. Namun, bagi yang mendukung tentu hal ini adalah sangat baik, sebab sosok ulama jarang menjadi figure pemimpin nasional. Oleh mereka, sosok Habib Rizieq dinilai bisa menjadi alternatif pemimpin.

Tentu sah kalau PA 212 merekomendasikan Habib Rizieq sebagai salah satu kandidat calon presiden 2019. Namun, sekali lagi, siapa yang mau mengusung Habib Rizieq?

Salah satu syarat seseorang dapat dicalonkan sebagai presiden ialah diusung partai politik atau gabungan partai politik. Parpol pengusung juga harus mencapai ambang batas pengajuan capres, setidaknya 20 persen perolehan kursi DPR pada pemilu sebelumnya.

Namun, jika melihat peta politik saat ini, belum ada kemungkinan parpol akan mengusung Habib Rizieq. Sebab saat ini, ada 10 partai politik yang bercokol di Senayan. Lima parpol, yaitu PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura memilih mengusung kembali petahana Presiden RI Joko Widodo. PKB, sebagai koalisi Jokowi di 2014-2019, menyatakan akan mengusung Jokowi dengan Ketum mereka, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya.

Gerindra bersama PKS mengaku berkomitmen untuk berkoalisi di Pilpres 2019. Gerindra ingin memajukan Ketua Umum Prabowo Subianto. PKS sendiri, meski menyatakan siap bersama Gerindra, namun sampai saat ini belum memutuskan capres-cawapres yang akan mereka usung di 2019. PKS masih mematok syarat ke Gerindra sebelum mantap mengusung Prabowo, yakni cawapres harus dari internal mereka.

Dua partai tersisa, yaitu PAN dan Demokrat memang masih belum mendeklarasikan siapapun sebagai capres-cawapres mereka. Namun, baik PAN dan Demokrat punya sikap: akan mengusung kader di 2019. PAN kukuh berpegang pada hasil Rakernas beberapa waktu lalu, yaitu menjadikan Ketum Zulkifli Hasan sebagai capres. Sementara Demokrat, mereka ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baik sebagai capres/cawapres.

Lalu, siapa mau usung Habib Rizieq?

Tidak ada yang tau sampai saat ini. Namun politik tetaplah politik, ia kan luwes serta dinamis. Bisa saja mendekati menit terakhir Pilpres 2019 kubu Jokowi akan merapat ke Habib Rizieq atau sebaliknya Prabowo merelakan kursi capresnya untuk orang lain. Habib Rizieq bagi sebagian orang masih menjadi kuda hitam. Bisa saja semula tidak diperhitungkan bisa menang, namun akhirnya menjadi pemenang.

Wallahu a’lam bish showwab

Pemerintah Awasi No HP & Medsos Milik Dosen Maupun Mahasiswa


Densus 88.  Foto : Istimewa


Tema Hot Isu Assalamualaikum Indonesia
Selasa, 5 Juni 2018

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor handphone (HP) dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

Ditemui di hotel Fairmont Jakarta, Senin (4/6) dia mengatakan, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa dan semua sivitas kampus. Kendati begitu, dia memastikan, bentuk pengawasan tersebut mesti dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal.

Nasir tidak menutup kemungkinan, saat ini masih banyak kampus yang telah terpapar paham radikal namun belum terdeteksi. Mengingat, menurut dia, paham radikal mulai tumbuh di ranah kampus sejak tahun 1983 ketika dibentuknya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK BKK).

Kendati begitu, Nasir memastikan saat ini pihaknya tidak akan melakukan cara yang sama seperti halnya NKK/BKK untuk menangkal radikalisme di kampus. Karena jika dihidupkan kembali, maka kampus berpotensi menjadi wahana politik lagi.

Sebelumnya, Polda Riau menyatakan penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Antiteror di Universitas Riau, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), pada Sabtu (2/6), terkait dugaan adanya jaringan teroris. Penggeledahan dimulai sejak pukul 14.00 WIB.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Sunarto di Pekanbaru, Sabtu, tidak bersedia berkomentar banyak terkait penggeledahan yang turut melibatkan Brimob dan Ditreskrimum Polda Riau serta jajaran Polresta Pekanbaru tersebut. Sementara itu, Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Nandang mengatakan, bahwa Polda Riau dalam penggeledahan itu sifatnya hanya memberikan pengamanan.

Kejadian ini sempat membuat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berang. Ia menyesalkan laras panjang Densus dan aparat keamanan memasuki kampus. Menurutnya, rumah sakit, masjid serta kampus adalah kawasan yang harus steril dari senjata. Kejadian ini justru mencoreng kambitnas Indonesia di mata dunia, sehingga membuat orang khawatir dan tak aman dengan Indonesia.

Menurut anda, apa komentar anda dengan langkah pemerintah tersebut dalam menanggapi ramai dugaan terorisme? Tepatkah dengan memonitori no HP serta akun medsos milik mahasiswa dan dosen?

Narasumber :

Haris Abu Ulya

Pemerhati Kontra-Terorisme dan Direktur CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)


Sunday Market, Roda Ekonomi Yang Harus Dipertahankan

Sunday Market Manahan Solo. Foto : Istimewa
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengisyaratkan Sunday Market Manahan  bakal dibubarkan selamanya. Hal itu tampak dari pernyataan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang belum memikirkan nasib ribuan pedagang kaki lima (PKL) Sunday Market seusai Stadion Manahan direnovasi.

Rudy menegaskan selama pelaksanaan renovasi Stadion Manahan berlangsung harus steril dari aktivitas pedagang yang menggelar dagangan setiap Minggu pagi di kawasan tersebut.

Setidaknya ada dua alasan muncul dari sikap Pemkot, yaitu tak adanya lahan di Kota Bengawan yang mampu menampung jumlah PKL Sunday Market yang mencapai ribuan orang. Juga soal identitas para PKL yang menurut Wali Kota mayoritas bukanlah ‘wong’ Solo.

Sesuai rencana renovasi Stadion Manahan  akan disulap seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno mini sesuai mandatori FIFA. Sehingga, stadion diharapkan steril dari aktifitas pedagang kaki lima.

Sunday Market di Stadion Manahan memang keberadaanya tidak pernah tetap dan selalu dinamis. Berbagai kebijakan pernah dilakukan oleh Rudy selama menjabat sebagai Wali Kota. Kebijakan bongkar-pasang PKL diterapkan karena dinilai keberadaannya mengganggu kegiatan berolahraga.

Sikap Pemkot masalah PKL ini tidak tepat dan tak berpihak kepada rakyat kecil yang menggantungkan ekonominya pada aktifitas pasar Ahad pagi di Stadion Manahan.

Jika alasannya adalah soal identitas pedagang PKL yang kebanyakan bukan orang Solo, hal ini bukanlah alasan yang tepat. Sebab berdasar data dari Serikat Pedagang Minggu Pagi Manahan (SPMPM) yang mewadai PKL Sunday Market, 70% dari sekitar 1.300 PKL merupakan warga Solo. Sedangkan lainnya warga luar daerah di Soloraya.

Mayoritas pedagang ini secara ekonomi menengah ke bawah dan sangat menggantungkan momen Sunday Market sebagai lahan untuk berjualan. Lagi, Sunday Market ini memunculkan berbagai efek domino yang menguntungkan, mulai dari pedagang, pembeli yang mendapatkan barang terjangkau, jasa perparkiran, hingga pemasukan bagi Pemkot dari retribusi yang ditarik dari PKL.

Seharusnya, Pemkot memikirkan kembali nasib wong cilik ini. Jika dengan pengusaha capital apapun bisa dilakukan, masak iya Solo hanya persoalan lahan terbatas Sunday Market ini akan dibubarkan.

Bagaimana nasib anak-anak dari PKL ini? Bagaimana jika kegiatan ekonomi diberhentikan, bukankah akan menimbulkan problem social di kemudian hari seperti pengangguran, kemiskinan dan seterusnya? Harusnya sampai di sini pemikiran Pemkot.

Dengan tidak membubarkan kegiatan Sunday Market, Pemkot setidaknya telah melaksanakan tugas negara dalam wujud membantu atau menjamin kesejahteraan rakyat kecil.

Wallahu a’lam bish showwab

Insiden Mako Brimob dan Lingkaran Kebencian yang Memprihatinkan


Selasa malam, 8 Mei 2018, kerusuhan pecah di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ini bukan pertama kalinya kericuhan terjadi di markas Korps Brigade Mobil itu. Sebelumnya pada tanggal 10 November 2017 lalu kericuhan juga sempat terjadi. Kabar yang berkembang, penyebabnya lantaran ada petugas yang melempar kitab suci Al-Qur’an ketika melakukan penggeledahan barang-barang milik narapidana kasus terorisme.

Semula pihak kepolisian menyatakan insiden kerusuhan pada Selasa malam itu dipicu lantaran narapidana tidak terima makanan yang diberikan keluarga kepadanya diperiksa oleh petugas. Namun belakangan pihak kepolisian mengungkap alasan lain, yaitu para napi menuntut untuk bertemu dengan Aman Abdurrahman, seseorang yang disebut-sebut sebagai pimpinan ISIS di Indonesia. Pihak kepolisian pun tampak sangat tertutup terkait kejadian ini. Informasi yang cukup terang baru disampaikan pada Kamis pagi sekaligus menandai berakhirnya operasi di Mako Brimob.

Laporan menyebutkan ada enam orang meninggal dunia dari kejadian itu. Lima orang dari pihak kepolisian, dan satu orang dari narapidana yang melakukan perlawanan. Selain itu ada sejumlah petugas yang mengalami luka-luka.

Yang mengherankan dari insiden ini adalah darimana para narapidana bisa mendapatkan senjata, bahkan konon ada bom rakitan pula yang siap diledakkan. Menurut keterangan aparat, para narapidana itu mengambil senjata dan bom rakitan di ruang penyidik yang jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka ditahan. Tentu kita patut heran, betapa lemahnya penjagaan dan penyimpanan senjata dan barang bukti di tempat yang seharusnya sangat ketat dalam hal keamanan. Soalnya ini Mako Brimob, bukan tempat tahanan biasa.

Tak salah rasanya jika Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S. Pane yang menyebut bahwa peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pihak kepolisian, utamanya Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang di saat bersamaan sedang memamerkan kinerja kepolisian yang dianggap sukses memberantas terorisme di gelaran Middle East Special Operations Commanders Conference (MESOC) 2018 di Amman, Yordania.

Kita tentu berempati kepada semua yang terbunuh dari peristiwa ini, utamanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Insiden Mako Brimob adalah cerminan dari lingkaran kebencian yang ada di negara kita. Sebagian masyarakat Indonesia mengutuk keras peristiwa ini, terlebih mendengar kabar bahwa jasad mereka yang terbunuh penuh dengan luka yang mengerikan. Bahkan di dunia maya ada yang dengan semangatnya menyerukan supaya aparat langsung membunuh saja para narapidana yang melakukan perlawanan. Persetan dengan HAM, kata mereka.

Seruan dan desakan semacam ini tentu bukannya akan menyelesaikan masalah namun justru akan menambah runyam masalah yang ada. Sadarkah kita bahwa tak sedikit orang yang menjadi korban selama pemberantasan kasus terosime. Ada sederet daftar orang yang tak bersalah atau setidaknya belum terbukti bersalah terbunuh dalam operasi pemberantasan terorisme. Dan kondisi mereka yang terbunuh juga sama mengerikannya, bekas pukulan, sayatan, tembakan dari jarak dekat dan sebagainya. Untuk hal ini, tentu Komnas Ham dan lembaga advokasi kemanusian punya daftarnya.

Kita patut curiga, kalau benar apa yang disampaikan pihak kepolisian soal kondisi jenazah aparat yang meninggal, jangan-jangan itu disebabkan tumpukan amarah dan dendam dari para pelaku yang tak terima keluarganya atau sahabatnya mendapatkan perlakuan serupa dari aparat. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa prihatin dan empati kita kepada mereka yang terbunuh, kita perlu kembali merenung, inikah lingkaran amarah dan kebencian yang sedang terjadi di negeri ini. Dan ini tidak akan selesai sampai terwujudnya keadilan.

Ya, keadilan masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Banyak orang yang tak bersalah disalah-salahkan. Dan banyak pula orang yang bersalah dibela-bela. Yang jelas, insiden semacam ini tak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus melakukan evaluasi serius soal lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di negara ini. Hal-hal yang sekiranya dapat memicu kerusuhan perlu dicegah. Pengawasan perlu lebih ditingkatkan tentunya tanpa mengabaikan hak-hak asasi para narapidana.


Wallahu a’lam bishshowab

Editorial - Beda Kaum, Beda Juga Kelakuan

Foto : Merdeka
2 hari lalu, di Jakarta terjadi kejadian yang menjadi sorotan dan bahan pemberitaan di berbagai media. Pertama, soal acara pemurtadan terselubung, serta gerakan #2019GantiPresiden yang meramaikan kawasan Car Free Day.

Dimulai dari acara di hari Sabtu di kawasan Monas, menarik, karena panitia mengklaim acara ini semula adalah acara budaya dan seni untuk anak-anak sekolah. Namun keanehan terjadi sejak melihat kupon yang dibagikan hingga ke dalam sekolah-sekolah, kupon yang nantinya ditukar dengan makanan dan sembako ini berwarna merah serta berlambang merpati, logo yang biasa nampak di agama Nasrani.

Lalu, keanehan semakin terasa saat acara berlangsung, dimana justru berisi lagu-lagu rohani Kristen dan doa dengan berdiri sembari mengangkat tangan, khas ibadahnya agama Nasrani. Disinilah acara ini dipertanyakan, benarkah ini adalah acara social budaya? 


Foto : Kiblat.net
Temuan lain diperkuat dengan adanya temuan dari Kiblat.net yang mewartakan bahwa peserta yang masuk ke Monas masyarakat diberi tanda stempel yang berlambangkan bintang David segi enam di tangan. 

Ini tak lebih adalah pemurtadan secara terselubung. Acara kebangsaan dan Indonesia adalah modus supaya perizinan acara diberikan. Nyatanya lagi, pembagian nasi kotak kepada masyarakat juga sangat menyayat hati, selain antri yang panjang dan runyam, setelah dibuka kotak hanya berisikan nasi dan sambal tanpa lauk, ini adalah bentuk eksploitasi kemiskinan masyarakat bawah yang sangat kejam. 

Acara ini wajib diusut serta panitianya diberikan sanksi dengan berat. Acara ini tak lebih hanya menyisakan sampah di Ibukota. Ke depan, masyarakat bersama MUI harus menyadari agar waspada terhadap pemurtadan dengan modus acara social dan kebangsaan atau apalah.

Foto : Liputan6
Nah, yang tak kalah menarik adalah #2019GantiPresiden yang meramaikan CFD Jakarta Ahad kemarin. Gerakan moral masyarakat yang menginginkan pemimpin baru ini terlihat seru namun tetap santun. Terlihat bahwa massa gerakan ini sangat antusias dan rapi. Tertib dan tidak menyampah meski ramai berkumpul.  Masing-masing yang membiayai kaos tersebut, bahkan banyka yang menjualnya di CFD. Tak ada yang dibayar dengan uang serta nasi kotak, apalagi yang dipaksa memakai seperti anak kecil yang dipakaikan kaos #DiaSibukKerja ukuran dewasa. Terlihat dipaksa dan yang pasti, kedodoran.

Ini adalah gambaran kira-kira, kualitas yang berbeda dari 2 ‘kaum’ yang berbeda pula. Yang satu mengindahkan aturan, yang satu main labrak aturan. Yang satu mengindahkan estetika dan kebersihan, yang satu lagi nampak jorok dan meninggalkan kotoran. 

Namun #2019GantiPresiden lah yang akan terus disorot, meski melakukan kesalahan sekecil apapun. Agaknya juga menjadi kehati-hatian ke depan agar tetap terjaga dari provokasi dan penyusup yang merusak nama dan citra. 

Wallahu a’lam bish showwab

Editorial - Media Sosial dan Privasi Kita



Satu juta lebih data pengguna facebook di Indonesia bocor. Itulah informasi yang belakangan menjadi perhatian publik, utamanya warganet. Informasi itu tentu bukan hoaks, karena Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari pun membenarkan soal bocornya data itu. Bahkan ia mengakui bahwa facebook telah gagal melindungi data penggunanya dan karena itu pihaknya pun meminta maaf.

Komisi satu DPR RI dengan kewenangannya telah memanggil pihak Facebook Indonesia untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya atas peristiwa ini. DPR memberikan waktu satu bulan untuk Facebook melakukan investigasi mendetail tentang hal ini dan diminta untuk melaporkan hasilnya kepada DPR. Langkah DPR ini sudah tepat, karena memang bocornya data pengguna facebook ini akan sangat merugikan masyarakat penggunanya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook terbanyak ke empat di dunia setelah India, Amerika Serikat dan Brazil, dengan jumlah pengguna mencapai 130 juta akun.

Pemerintahpun tak mau kalah. Tak berselang lama dari informasi bocornya data pengguna Facebook, pemerintah melalui menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Rudiantara mengancam akan menutup Facebook jika ada ekses buruk dari bocornya data itu, terlebih jika sampai media itu digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan hasutan. Sikap pemerintah inipun dianggap sebagian kalangan sebagai respon tegas, namun bagi sebagian yang lain menganggap respon pemerintah ini berbau politis. Maklum, tahun-tahun ini memang tahun politis. Pemerintah tak perlu marah dengan tudingan ini, buktikan saja bahwa pemerintah dapat berbuat adil kepada siapapun. Jangan sampai ada kesan, yang ngepro pemerintah selalu dilindungi, sementara yang mengkritisi akan dihabisi.

Sisi lain dari persoalan ini sebenarnya adalah dari sisi user atau pengguna media sosial itu sendiri. Seringkali pengguna media sosial tak bisa membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat. Sehingga sesuatu yang sebenarnya adalah persoalan privat dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan khalayak justru dimunculkan di ruang publik. Kita tentu sering melihat curhatan, foto, video dan sejenisnya yang sebenarnya masuk ranah privat justru diumbar di ruang publik. Artinya, selama ini sebenarnya banyak orang dengan sengaja telah membocorkan data pribadinya kepada publik, dan ini dilakukan dengan rela hati.

Sudah saatnya kita cerdas bermedia sosial. Jaga data-data rahasia kita, jangan diumbar ke publik. Pemerintah dan DPR yang selama ini dianggap sebagai perwakilan rakyat sudah semestinya melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman kebocoran data semacam ini. Langkah tegas perlu dilakukan dan jangan hanya berhenti pada kata-kata ancaman.

Wallahu a’lam bishshowab

Data Pengguna Bocor, Akankah Facebook Diblokir di Indonesia?



Belakangan ini masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna Facebook dikejutkan dengan informasi soal bocornya data sejuta lebih pengguna facebook di Indonesia. Bocornya data pengguna facebook itu, menurut Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, lantaran adanya pengembangan aplikasi kuis oleh peneliti Cambridge Analytica, Aleksander Kogan. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Selasa lalu, Ruben menyatakan, pada tahun 2013, aplikasi ‘thisisyourdigitallife’ dikembangkan peneliti bernama Dr Aleksandr Kogan. Menurut Ruben, Kogan bukan dan tak pernah menjadi karyawan Facebook.

Ruben menjelaskan, saat mengembangkan aplikasi tersebut Kogan merupakan akademisi di Cambridge University. Aplikasi yang dikembangkan Kogan itu menggunakan platform Facebook atau fitur Facebook Login.
Facebook Login memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook agar bisa mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna tersebut dengan teman Facebook mereka.
Ia menegaskan, Facebook sebenarnya tegas melarang penggunaan dan pengiriman data yang dikumpulkan dengan cara ini dengan tujuan lain. Sementara, data yang didapatkan Kogan dari aplikasi yang dikembangkan diberikan pada firma analisis data politik, Cambridge Analytica.
Menyikapi hal itu, Facebook pun menangguhkan akses aplikasi tersebut untuk menggunakan Facebook Login. Lalu mereka menuntut perusahaan Kogan, Global Science Research Limited (GSR) untuk menyerahkan data yang terkumpul dan menghapusnya.
Dalam konteks Indonesia, Ruben menyebutkan, ada 748 orang di Indonesia memasang aplikasi kuis sejak November 2013 sampai 17 Desember 2015. Karena Cambridge Analytica mengakses teman dari 784 pengguna itu, sehingga Facebook belakangan menemukan ada 1.095.918 pengguna Facebook di Indonesia, berpotensi terkena dampak. Sehingga total 1.096.666 orang di Indonesia yang terkena dampak.
Menyikapi penjelasan Facebook Indonesia, DPR RI memberi waktu sebulan bagi Facebook untuk menyelesaikan investigasinya soal penyalahgunaan data pengguna di Indonesia dan melaporkannya lagi ke DPR. Menurut anggota komisi I DPR, Meutya Hafid, jangka waktu tersebut cukup untuk mengetahui hasil investigasi. Jika lewat waktu yang diberikan Facebook belum memberikan laporan, opsi pemblokiran Facebook bisa jadi akan dilakukan.

Pendengar, seberapa mengkhawatirkankah kebocoran data pengguna Facebook ini? Dan akankah Indonesia memblokir salah satu media sosial paling digandrungi di negeri ini?


Narasumber:

Hanafi Rais
Wakil Ketua Komisi I DPR RI