Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

Hot Isu - Geliat Pilpres 2019; Berani Mati Demi Jokowi



Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara (PGN) Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pihaknya akan menyiapkan 'pasukan berani mati' untuk pengamanan pilpres Jokowi-Ma'ruf.

Setelah menyambangi rumah Ma'ruf Amin di Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Senin (13/8/2018) menurut Nuril, terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres merupakan dasar yang baik. Baginya Ma’ruf Amin adalah seorang Kiai dan guru. Dia berharap umat Islam bersatu untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Perihal menang-kalah, menurutnya, itu hal yang biasa. Namun Gus Nuril mengajak masyarakat terlebih dahulu menentukan sikap membela Ma'ruf Amin sebagai ulama serta mengajak untuk rekonsiliasi demi memenangkan Jokowi.

Nuril mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemersatu bangsa. Maka itu, sosok Ma'ruf Amin diyakini bisa menyatukan rakyat.

Nuril menambahkan, Ma'ruf Amin menjadi cawapres bukan sekedar ingin berkuasa. Namun, Ma'ruf ingin mempraktikkan ilmunya untuk menyatukan bangsa.

Nama Gus Nuril dikenal publik ketika dirinya getol ceramah lintas agama di gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya, seperti vihara, kelenteng, dan tempat ibadah non Islam. Namanya belakangan tenar karena hendak menghadang ceramah Ustadz Abdul Somad di Semarang dengan ormas yang dipimpinnya, Patriot Garuda Nusantara.

Pendengar, apa komentar anda melihat aksi ini? Apakah masih waras dalam nalar politik? Ataukah ini hanya dagelan politik jelang pilpres?

Hot Isu - Cina Sekap 2 Juta Etnis Muslim Uighur untuk Cuci Otak



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat laporan akan adanya penyanderaan yang dilakukan pemerintah Cina terhadap minoritas muslim Uighur. Panel HAM PBB mengaku mendapatkan sejumlah laporan kredibel di mana etnis minoritas itu disekap dalam fasilitas rahasia.
Laporan tersebut mengatakan sekitar 2 juta etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya ditempatkan di kawasan barat daerah otonomi Xinjiang. Mereka ditahan di sebuah kamp politik guna menjalani proses cuci otak atau indoktrinasi.
Hal tersebut meningkatkan kekhawatiran badan HAM PBB. Anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Gay McDougall mengatakan, PBB sangat terganggu dengan banyaknya laporan kredibel yang diterima terkait penangkapan tersebut.
Penyanderaan yang dilakukan pemerintah Cina tampaknya dilakukan atas dasar peperangan serta pemberantasan ekstremisme. McDougall menyayangkan jika upaya untuk menjaga stabilitas serta tatanan sosial dilakukan dengan mengorbankan etnis minoritas muslim tersebut.
Cina tidak segera menanggapi. Beijing sebelumnya telah membantah keberadaan kamp-kamp tersebut.
Delegasi Amerika Serikat (AS) dalam badan PBB tersebut mengaku terganggu dengan laporan yang menyebutkan adanya tindakan demikian terhadap Uighur dan etnis muslim lainnya dari pemerintah Cina. Dia meminta pemerintah Cina untuk segera membebaskan mereka yang ditahan.
Orang Uighur adalah minoritas etnis Muslim yang sebagian besar berbasis di provinsi Xinjiang Cina, 45% dari populasi wilayah itu merupakan orang Uighur. Laporan-laporan bahwa semakin banyak orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan di Xinjiang telah beredar selama beberapa bulan. Etnis muslim ini kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah komunis Cina.
Pendengar, apa komentar anda?

Narasumber :
Hariadi Nasution, SH. MH
Direktur Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia

Hot Isu - Kebocoran Dalam Ekonomi Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Foto : Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution baru-baru ini mengatakan, ekonomi Indonesia mengalami kebocoran. Hal itu lantaran devisa hasil ekspor tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri.

Dalam "Business Lunch: Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik" di Jakarta, Kamis (2/8), Darmin menyatakan, devisa hasil ekspor (DHE) tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), cadangan devisa pada akhir Juni 2018 adalah sebesar 119,84 miliar dolar AS atau terus menurun sejak Desember 2017. Sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, hanya 90 persen DHE yang dilaporkan ke bank domestik. Sementara, hanya sekitar 15 persen yang dikonversi menjadi rupiah.

Meski begitu, Darmin mengatakan, Indonesia tak bisa memaksa seluruh DHE kembali ke Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa. 

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia adalah negara yang longgar dalam aturan lalu lintas devisa. Ia menyebut, negara seperti Thailand dan Singapura justru memiliki aturan yang lebih ketat.

Menurut JK, untuk memperbaiki ketahanan devisa, Indonesia perlu turut memperbaiki aturan yang berlaku selain juga mendorong ekspor serta menurunkan impor.

Lalu, pemerintah akhirnya mengakui fundamental ekonomi memiliki kelemahan, yakni masih bergantung dengan asing. Sehingga ketika global mengalami tekanan, hal itu akan mudah mempengaruhi ekonomi Tanah Air.

Menteri Koordintaor Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kemampuan menabung masyarakat Indonesia juga masih rendah, sehingga masih memerlukan modal asing untuk investasi maupun membeli surat utang negara.

Hal ini tidak inline ataun segaris dengan angka kemiskinan yang diklaim pemerintah turun 2 digit. Kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah sehingga kemampuan saving/menabung pun tidak bisa dilakukan.

Pendengar, apa komentar anda melihat kondisi ini?

Hot Isu - Debat Soal Data Angka Kemiskinan, Mana yang Benar?



Sejak pekan lalu perdebatan di medsos terkait turunnya jumlah orang miskin, sebanyak 630.000 jiwa, menjadi di bawah 10% (menjadi 9,8 % atau berjumlah 25,95 juta jiwa) sangat menyita banyak perhatian. Pemerintah  mengklaim bahwa penurunan ini merupakan prestasi terbesar sepanjang puluhan tahun, dari 1999, dan dari rezim demi rezim, hanya di rezim Jokowi ini kemiskinan bisa di entaskan di bawah "dua digit". Sebuah klaim kesuksesan yang tidak mampu dicapai pemerintah sebelumnya.

Pro-kontra langsung saja terjadi. Kelompok pro pemerintah bangga dan yakin bahwa ukuran  kemiskinan dan hasil (angka) orang miskin yang dirilis BPS tersebut adalah valid dan kredibel. Sedangkan kelompok oposisi menganggap pasti ada kesalahan dalam data ini. Sebab, menurutnya, secara kualitatif rakyat merasa ekonomi semakin sulit, harga harga pada naik, dan lapangan pekerjaan juga semakin sulit.

Pekan lalu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Angka 100 juta ini didasarkan pada 40% orang dengan kelompok berpendapatan rendah. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 263 juta, maka ada sekitar 100 juta penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah.

Tak hanya SBY, ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut kemiskinan di Indonesia meningkat 50%. Hal ini, kata Prabowo, karena kondisi negara yang kurang baik, dari nilai rupiah yang terus memburuk hingga harga bahan pokok yang terus melonjak.

Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada berita  rakyat busung lapar dan mati karena kelaparan di Asmat dan Bintang, Papua, awal tahun ini, serta di Seram, Maluku, beberapa hari lalu memghantui kita, namun kemiskinan disebut menurun bahkan diklaim terendah sepanjang sejarah republik ini?

Yang jadi pertanyaan, manakah data yang valid? Pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya standar seseorang disebut miskin dan apa pula standar orang disebut mampu?

Pendengar, apa komentar anda? 


Editorial - Komitmen Pejabat Tidak Merokok Diragukan



Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo  di Taman Balekambang, Solo, Ahad (22/7/2018) pagi menjadi tercoreng. Sebab, dalam acara yang kebanyakan dihadiri anak-anak ini terdapat oknum pejabat pemerintahan yang merokok.

Saat acara makan bersama, panitia dari DLH memang sengaja memberikan kebebasan bagi tamu undangan dan anak-anak untuk makan di manapun. Namun saat membaur tersebut ada beberapa oknum pejabat santai merokok, yang sebagiannya adalah pejabat setingkat kepala dinas hingga kepala Organsisasi Perangkat Daerah (OPD).

Entah karena sungkan atau takut, tak ada yang berani menegur oknum pejabat tersebut. Kepala DLH Solo, Sri Wardhani Poerbowidjojo enggan berkomentar lebih lanjut ketika Solopos.com menyinggung hal tersebut.

Upaya Kota Solo mewujudkan kawasan bebas asap rokok atau merokok sembarangan agaknya masih sulit. Masih adanya oknum pejabat yang tidak mengindahkan aturan membuat upaya baik ini sedikit pupus.

Padahal Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo belakangan ini sudah gencar mengeluarkan kebijakan larangan merokok bagi para pengunjung taman. Pemkot bahkan telah memasang spanduk larangan merokok di taman-taman kota seperti Taman Monumen '45 Banjarsari (Monjari) Setabelan dan Taman Jaya Wijaya Mojosongo.  Videotron raksasa iklan rokok di kawasan Manahan pun telah distop.

2015 lalu, pernah ada komitmen tidak merokok sembarangan yang dimotori Wali Kota Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Achmad Purnomo, serta seluruh kepala SKPD.

Dalam pakta integritas itu, wali kota menulis pesan ,’Tegur Saya Jika Masih Merokok’. wakil wali kota menulis pesan, ‘Saya akan Tegur Wali Kota Jika Merokok’, sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto menulis pesan, ‘Mulai Saat Ini Saya Akan Berhenti Merokok’.

Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya Kota Solo bebas asap rokok?

STOP mulai dari diri sendiri! Mulai dari sekitar! Mulai dari sekarang!

Wallahu a’lam bish showwab

Hot Isu - Ironi Asap Rokok di Taman Kota


Suasana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Taman Balekambang Solo, Minggu (22/7 - 2018). (Solopos/Irawan Sapto Adhi)

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo
  di Taman Balekambang, Solo, Ahad (22/7/2018) pagi. Acara dihadiri para tamu undangan termasuk para siswa sekolah dasar (SD).

Acara dimulai dengan seremonial kemudian dilanjutkan sesi makan-makan. Petugas DLH mempersilakan para tamu undangan dan para siswa yang hadir untuk menikmati sajian soto. Mereka dibebaskan mengambil sendiri soto termasuk lauk pauknya seperti perkedel, tempe goreng, hingga karak.

DLH tak mewajibkan tamu undangan dan anak-anak makan di kursi semula. Mereka dipersilakan makan di mana saja di kawasan Taman Belekambang.

Beberapa tamu undangan yang kebanyakan pejabat Pemkot Solo  tak sedikit yang makan di dekat anak-anak. Mereka bahkan kerap kali bersikap ramah menawari anak-anak tersebut untuk mengambil makan lagi setelah soto mereka habis.

Namun, tidak berselang lama keramahan mereka berubah. Hal itu disebabkan para tamu undangan mulai menyalakan rokok.

Sejumlah anak-anak sepertinya merasa tak nyaman dan terganggu dengan asap rokok yang diembuskan para tamu dewasa itu. Beberapa di antara mereka lalu pergi menjauh setelah mengetahui ada yang merokok di dekat mereka.

Anak-anak tersebut tak ada yang berani protes. Sejumlah petugas kebersihan maupun pejabat DLH yang mengetahui ada tamu undangan yang merokok pun tampak diam saja. Mereka tidak berani menegur.

Sebagian tamu undangan yang merokok adalah pejabat eselon bahkan setingkat kepala dinas. Saat dimintai tanggapan, Kepala DLH Solo, Sri Wardhani Poerbowidjojo, mengatakan Taman Belekambang sebenarnya adalah kawasan bebas asap rokok.

Kepala DLH mengatakan semestinya para pengunjung Taman Balekambang tidak merokok demi kenyamanan bersama. Dhani enggan berkomentar lebih lanjut ketika Solopos.com menyinggung soal kepala dinas atau kepala Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang merokok saat acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia digelar pagi itu.

Berdasar pantauan Solopos.com, di antaranya orang yang merokok di sekitar lokasi acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu ada petugas kebersihan dan pejabat DLH termasuk salah seorang kabid di dinas tersebut.

Seperti diketahui, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo belakangan ini gencar mengeluarkan kebijakan larangan merokok bagi para pengunjung taman. Pemkot bahkan telah memasang spanduk larangan merokok di taman-taman kota seperti Taman Monumen '45 Banjarsari (Monjari) Setabelan dan Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Bahkan videotron raksasa di kawasan Manahan pun telah distop.

Wali Kota membuat taman bebas asap rokok karena dilatarbelakangi kemungkinan anak-anak bakal bermain di taman tersebut. Rudy ingin anak-anak bisa merasakan udara bersih tanpa asap rokok selama berkegiatan di ruang terbuka hijau (RTH).

Namun, kebijakan ini tidak didukung penuh dengan masih adanya oknum pejabat yang tak mengindahkan aturan ini.

Pendengar, apa komentar anda?


Hot Isu - Kejutan – Kejutan Politik

Kapitra Ampera - Foto : CNN 
Dunia politik memang sangat dinamis. Seseorang yang berada di satu kubu politik bisa jadi sore hari atau esok paginya justru berpindah ke kubu politik yang berseberangan dengannya. Di negara kita inilah yang kini kita saksikan. Tidak tanggung-tanggung, orang-orang yang selama ini dianggap cukup vokal pun bisa berpindah gerbong dan berbalik 180 derajat.

Sedikit mereview, kita bisa melihatnya dari tokoh seperti Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Gubernur Nusa Tenggara Barat itu beberapa waktu belakangan giat berkeliling atau bersafari dakwah mengunjungi tokoh, pondok pesantren dan organisasi keummatan di penjuru Indonesia. Sosoknya yang merakyat dan kedekatannya dengan tokoh atau kelompok yang selama ini kritis dengan pemerintah saat  ini terlanjur menempatkan atau memposisikan TGB sebagai bagian kelompok “oposisi”, meskipun saat ini Tuan Guru masih menjadi bagian dari pemerintahan. Terlebih posisinya sebagai bagian tim pemenangan kubu Prabowo Hatta di pemilu 2014 lalu menjadikan aroma oposisi sangat kuat melekat pada TGB. Namun belum lama ini TGB justru membuat kejutan dengan pernyataannya yang mendukung Jokowi untuk kembali menjadi presiden Indonesia.

Sebelumnya ada pula sosok Ali Mochtar Ngabalin yang selama ini dikenal bagian dari oposisi dan sangat kritis dengan kebijakan pemerintah. Politikus yang identik dengan topi tobone yang dibalut sorban itu belakangan justru diangkat menjadi jubir pemerintah yang bertugas membendung dan melawan berbagai tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah.

Teranyar adalah kabar masuknya nama Dr. Kapitra Ampera, S.H dalam bursa bacaleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk dapil Sumatera Barat. Kapitra selama ini dikenal sebagai pengacara dari Imam besar FPI, Habib Muhammad Rizieq Shihab. Ia juga dikenal sebagai aktivis 212 yang fenomenal itu.

Dalam keterangan yang disampaikan Rabu kemarin, Kapitra mengaku menetapkan beberapa kriteria yang perlu dikonfirmasi terlebih dulu kepada Sekretaris Jenderal PDIP.

Apabila dalam konfirmasi tersebut benar dan PDIP siap memenuhi tiga kriteria yang ia ajukan, maka ia siap mewarnai kekuatan agama Islam partai berlogo kepala banteng itu di DPR.

Tiga kriteria yang diajukan Kapitra adalah, pertama Kapitra menegaskan ia harus mewakili keislamannya di PDIP. Kedua lanjut dia, sebagai kelompok mayoritas, umat Islam harus didengar aspirasinya.

Kriteria ketiga, ia berharap PDIP memposisikan dirinya sebagai jembatan kebaikan di dalam partai keluar dan juga sebaliknya. Jika tiga kriteria ini dipenuhi PDIP, Kapitra mengaku siap ikut menjadi caleg PDIP.

Nah pendengar bagaimana Anda melihat dinamika dan berbagai kejutan politik belakangan ini?

Narasumber:

Kapitra Ampera