Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

Editorial - Media Sosial dan Privasi Kita



Satu juta lebih data pengguna facebook di Indonesia bocor. Itulah informasi yang belakangan menjadi perhatian publik, utamanya warganet. Informasi itu tentu bukan hoaks, karena Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari pun membenarkan soal bocornya data itu. Bahkan ia mengakui bahwa facebook telah gagal melindungi data penggunanya dan karena itu pihaknya pun meminta maaf.

Komisi satu DPR RI dengan kewenangannya telah memanggil pihak Facebook Indonesia untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya atas peristiwa ini. DPR memberikan waktu satu bulan untuk Facebook melakukan investigasi mendetail tentang hal ini dan diminta untuk melaporkan hasilnya kepada DPR. Langkah DPR ini sudah tepat, karena memang bocornya data pengguna facebook ini akan sangat merugikan masyarakat penggunanya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook terbanyak ke empat di dunia setelah India, Amerika Serikat dan Brazil, dengan jumlah pengguna mencapai 130 juta akun.

Pemerintahpun tak mau kalah. Tak berselang lama dari informasi bocornya data pengguna Facebook, pemerintah melalui menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Rudiantara mengancam akan menutup Facebook jika ada ekses buruk dari bocornya data itu, terlebih jika sampai media itu digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan hasutan. Sikap pemerintah inipun dianggap sebagian kalangan sebagai respon tegas, namun bagi sebagian yang lain menganggap respon pemerintah ini berbau politis. Maklum, tahun-tahun ini memang tahun politis. Pemerintah tak perlu marah dengan tudingan ini, buktikan saja bahwa pemerintah dapat berbuat adil kepada siapapun. Jangan sampai ada kesan, yang ngepro pemerintah selalu dilindungi, sementara yang mengkritisi akan dihabisi.

Sisi lain dari persoalan ini sebenarnya adalah dari sisi user atau pengguna media sosial itu sendiri. Seringkali pengguna media sosial tak bisa membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat. Sehingga sesuatu yang sebenarnya adalah persoalan privat dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan khalayak justru dimunculkan di ruang publik. Kita tentu sering melihat curhatan, foto, video dan sejenisnya yang sebenarnya masuk ranah privat justru diumbar di ruang publik. Artinya, selama ini sebenarnya banyak orang dengan sengaja telah membocorkan data pribadinya kepada publik, dan ini dilakukan dengan rela hati.

Sudah saatnya kita cerdas bermedia sosial. Jaga data-data rahasia kita, jangan diumbar ke publik. Pemerintah dan DPR yang selama ini dianggap sebagai perwakilan rakyat sudah semestinya melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman kebocoran data semacam ini. Langkah tegas perlu dilakukan dan jangan hanya berhenti pada kata-kata ancaman.

Wallahu a’lam bishshowab

Data Pengguna Bocor, Akankah Facebook Diblokir di Indonesia?



Belakangan ini masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna Facebook dikejutkan dengan informasi soal bocornya data sejuta lebih pengguna facebook di Indonesia. Bocornya data pengguna facebook itu, menurut Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, lantaran adanya pengembangan aplikasi kuis oleh peneliti Cambridge Analytica, Aleksander Kogan. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Selasa lalu, Ruben menyatakan, pada tahun 2013, aplikasi ‘thisisyourdigitallife’ dikembangkan peneliti bernama Dr Aleksandr Kogan. Menurut Ruben, Kogan bukan dan tak pernah menjadi karyawan Facebook.

Ruben menjelaskan, saat mengembangkan aplikasi tersebut Kogan merupakan akademisi di Cambridge University. Aplikasi yang dikembangkan Kogan itu menggunakan platform Facebook atau fitur Facebook Login.
Facebook Login memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook agar bisa mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna tersebut dengan teman Facebook mereka.
Ia menegaskan, Facebook sebenarnya tegas melarang penggunaan dan pengiriman data yang dikumpulkan dengan cara ini dengan tujuan lain. Sementara, data yang didapatkan Kogan dari aplikasi yang dikembangkan diberikan pada firma analisis data politik, Cambridge Analytica.
Menyikapi hal itu, Facebook pun menangguhkan akses aplikasi tersebut untuk menggunakan Facebook Login. Lalu mereka menuntut perusahaan Kogan, Global Science Research Limited (GSR) untuk menyerahkan data yang terkumpul dan menghapusnya.
Dalam konteks Indonesia, Ruben menyebutkan, ada 748 orang di Indonesia memasang aplikasi kuis sejak November 2013 sampai 17 Desember 2015. Karena Cambridge Analytica mengakses teman dari 784 pengguna itu, sehingga Facebook belakangan menemukan ada 1.095.918 pengguna Facebook di Indonesia, berpotensi terkena dampak. Sehingga total 1.096.666 orang di Indonesia yang terkena dampak.
Menyikapi penjelasan Facebook Indonesia, DPR RI memberi waktu sebulan bagi Facebook untuk menyelesaikan investigasinya soal penyalahgunaan data pengguna di Indonesia dan melaporkannya lagi ke DPR. Menurut anggota komisi I DPR, Meutya Hafid, jangka waktu tersebut cukup untuk mengetahui hasil investigasi. Jika lewat waktu yang diberikan Facebook belum memberikan laporan, opsi pemblokiran Facebook bisa jadi akan dilakukan.

Pendengar, seberapa mengkhawatirkankah kebocoran data pengguna Facebook ini? Dan akankah Indonesia memblokir salah satu media sosial paling digandrungi di negeri ini?


Narasumber:

Hanafi Rais
Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Editorial - Pengakuan Bagi Penghayat Kepercayaan


Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk penghayat kepercayaan akan direalisasikan pada 1 Juli 2018. Selain KTP, pemerintah juga akan mengganti Kartu Keluarga (KK) para penganut aliran kepercayaan itu.

Mulai Mei, sesuai arahan Presiden Jokowi, penghayat kepercayaan bisa mengisi perubahan data penduduk. Jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia diprediksi mencapai 180 ribu orang. Namun, jumlah itu diprediksi bakal meningkat.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP.

Tentu saja hal ini menjadi kemerdekaan bagi para penghayat kepercayaan. Baginya negara dalam hal ini pemerintah telah memberi ruang lega untuk bernafas di saat sebelumnya pemerintah hanya mengakomodir 6 agama yang diakui. Mereka merasa pemerintah telah melakukan kemajuan bagi kepentingan mereka.

Namun, keputusan ini pada akhirnya hanya akan menjadi blunder bagi pemerintah saat ini. Lihat saja, bagaimana implikasi keputusan ini ke depannya, dalam skala kecil, bagaimana perlakuan para penghayat kepercayaan saat pernikahan maupun kematian, dengan cara apa mereka ini diurus?. Dikubur ataukah dibakar, atau ditenggelamkan? Tak ada yang mengerti.

MUI, NU, Muhammadiyah sebelumnya telah tegas menolak rencana ini. Namun nyatanya, hal ini tidak didengar dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan MK. Kini putusan gasrak gasruk ini resmi diketok dan akan segera diterapkan.

Jika melihat secara tenang dan jernih, hal ini tak lepas dari kepentingan politik dan kekuasaan di 2019. Jumlah para penghayat kepercayaan yang menyentuk angka 180 ribu lebih adalah potensi suara yang lumayan. Dan agaknya ini yang dikejar rezim saat ini.

Ini tak lebih agenda politik untuk merekrut pemilih dari kelompok tertentu. Namun cara yang digunakan sangatlah fatal karena berakibat disintegrasi nasional. Bayangkan saja bagaimana ruwetnya hal ini kedepan.

Niat kejar tayang ingin menang, padahal hanyalah menggali lubang untuk masuk ke jurang.

Wallahu a'lam bish showwab

Editorial - Partai Allah Versus Partai Setan



Kebenaran dan kejahatan adalah dua kubu yang tidak mungkin bersatu. Kebenaran didukung oleh Allah ‘azza wa jalla sedangkan kejahatan didukung oleh setan dan pasukannya. Siapa yang mendukung setan maka dia menjadi musuh Allah ‘azza wa jalla dan dia tidak mungkin meraih kemenangan.

Hizb (kelompok/golongan) di dalam Al-Qur’an ada dua bentuk dan tidak ada yang ketiga, yaitu Hizbullah dan Hizbusy-syaithan. Setiap partai atau golongan ini memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang membedakan antara yang satu dengan yang lain.

Salah satu ciri dari partai Allah adalah mereka selalu loyal kepada Allah, Tuhannya, serta Muhammad, utusanNya, serta loyalitasnya terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini berbanding terbalik dengan ciri dari partai setan yang mana selalu menyeru terhadap hal yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf serta bakhil terhadap hak-hak Allah Ta'ala.

Begitulah kira-kira maksud penjelas dari apa yang disampaikan oleh Amien Rais hingga menjadi ramai dipersoalkan oleh sebagian masyarakat. Tak sedikit yang menghujat, merendahkan pribadi hingga melaporkannya ke kepolisian atas ucapan tersebut.

Sebenarnya hal ini merupakan hal yang biasa saja bagi seorang muslim, saat ia menyampaikan terminologi agamanya. Hal yang sah dan benar. Namun akan menjadi serba salah jika dihadapkan dengan politisi maupun orang yang gagap kepentingan. Ucapan ini dirasa akan mengganggu telinga dan hatinya. Entah, meski Amien Rais tak menyebut secara spesifik partai yang dimaksud, orang sudah mencak-mencak seolah ia adalah partai setan sebagaimana dimaksud.

Yang pasti, sekarang hanya bermodal pasal 28 UU ITE, orang ramai melaporkan siapapun yang dirasa ucapannya tak sejalan dengannya. Parahnya, hal ini ditanggapi begitu cepat dan responsif oleh pemerintah, pasal 28 UU ITE kini tak ubahnya seperti UU Subversif. Yang akan memberangus dan menangkapi lawan politik yang mengusik gerak langkahnya.

Wallahu a'lam bish showwab

Hot Isu - Pernyataan ‘Partai Setan’ Bikin Meradang



Pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali menuai polemik. Pernyataan yang mendikotomikan parpol di Indonesia menjadi 'partai setan' dan 'partai Allah' itu menimbulkan perdebatan.

Amien, yang juga Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212, berbicara tentang partai setan dan partai Allah dalam tausiahnya pada Jumat (13/4) dalam acara gerakan subuh berjamaah. Dia menyebut PAN, PKS, dan Gerindra ada untuk membela agama Allah. Sedangkan orang yang anti-Tuhan bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan.

Amien tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Ditanya seusai acara, Amien menyatakan yang dimaksudnya adalah cara berpikir, bukan partai dalam konteks politik praktis.

Pernyataan ini ternyata membuat meradang. Cyber Indonesia yang diketahui diketuai oleh Permadi Arya ini melaporkan Amien Rais ke Polda Metro Jaya. Melalui Ketua Bidang II Cyber Indonesia, Aulia Fahmi pada Senin (16/4/2018), pihaknya telah resmi melaporkan Amien Rais dengan tudingan pencemaran nama baik dan SARA.

Aulia lantas kembali menyinggung pernyataan Amien yang dinilainya berpotensi memecah-belah bangsa. Karena itu, dia meminta polisi segara menindaklanjutinya.

DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah sebelumnya sempat meminta Amien Rais pensiun saja dari dunia politik. Alasannya, agar tak ada lagi kegaduhan politik yang belakangan sering kali disebabkan oleh Amien.

Komentar anda?

Narasumber :

Aulia Fahmi
Ketua Bidang II Cyber Indonesia 

Editorial - UNBK Kian Sulit Melilit



Keluhan siswa SMA terkait sulitnya soal matematika UNBK dijawab dengan permintaan maaf oleh Mendikbud Muhajir Efendi dengan dibumbui penjelasan bahwa soal UNBK tahun ini sudah dimasuki dengan soal HOTS (High Order Thinking Skill).

Perlu diketahui, HOTS ini menguji kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Soal tipe ini membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa dan siswi.

Sebagaimana kita maklumi, bahwa Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan.

Berapa kah persentase soal HOTS kali ini? Hingga membuat para siswa membanjiri kolom komentar Menteri Pendidikan? Menurut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, Muhammad Abduh, dinyatakan bahwa untuk tahun ini, baru 10 persen dari jumlah soal yang memerlukan daya nalar tinggi. Artinya ada 90 persen sisanya level sulitnya berada di bawahnya. Tidak melulu benar bahwa soal yang diberikan sangat sulit.

Namun, ada beberapa catatan juga yang menjadi keluhan atas pelaksanaan ujian nasional yang pernah diwacanakan akan dihapus ini.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat jumlah dan cakupan materi tidak sesuai kisi-kisi, tidak sesuai dengan cakupan materi di simulasi UN dan uji coba UN, tidak sesuai kaidah penyusunan soal yang baik.

Ya, ada yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang baik karena adanya peningkatan standar soal dan mutu ujian yang diberikan kepada siswa. Ada pula yang memandang bahwa hal ini memberatkan siswa di kuar kapasitasnya belajar sejauh ini.

Persoalan ini pada akhirnya kembali kepada para pendidik dan stake holder terkait, apa yang diharapkan sesungguhnya dari siswa dengan adanya ujian, apakah menjadi satu hal yang produktif bagi tumbuh kembangnya pendidikan, ataukah ia hanya menjadi suatu hal kontraproduktif yang terus terulang tiap tahunnya?

Wallahu a'lam bish showwab

Editorial - Plus Minus PPDB Sistem Zonasi



Topik soal wacana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan system zonasi kini menghangat kembali.
Kepala Dinas Pendidikan Surakarta, Etty Retnowati, sebelumnya menyatakan akan menerapkan sistem zonasi pada PPDB SMP Tahun Ajaran 2018/2019.
Jika merujuk kepada sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru, dimana sekolah harus memprioritaskan pada anak-anak di sekitar sekolah. Setelah terisi, baru beberapa persennya diperuntukkan bagi siswa jauh. Artinya, calon siswa adalah mereka yang terdekat dengan sekolah.
Nilai tidak menjadi faktor utama dalam penerimaan siswa baru dan hanya dijadikan pertimbangan saja. Sehingga radius terdekat antara sekolah dengan rumah yang terdekat yang harus diprioritaskan.
Bahkan, Menteri Pendidikan Muhajir Efendi mengatakan, system zonasi tidak hanya diterapkan pada siswa namun juga guru dan tenaga pengajar.
Sistem zonasi dinilai cukup baik untuk mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Masih ada perspektif masyarakat tentang favoritisme. Dimana masyarakat sekarang ini berangan-angan anaknya bisa masuk sekolah favorit dengan segala cara, tak pelak isu jual beli kursi di sekolah favorit sempat muncul.

Kenyataannya sekolah favorit itu hanya ada di kota-kota besar dan di pusat-pusat kota. Sedangkan yang di pinggiran tidak terfasilitasi dengan baik.

Ketimpangan semacam ini, tidak lain diakibatkan karena sekolah-sekolah yang dianggap favorit tersebut leluasa memilih calon siswa degan nilai yang paling tinggi. Mereka sangat mungkin mengatrol nilai akreditasi sekolah karena akreditasi memang — salah satunya — mengacu kepada komponen prestasi siswa. Yang favorit akan kian favorit.

Semua siswa layaknya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kualitas pendidik dan pendidikan yang baik. Sekolah yang baik harus bisa juga mendidik anak yang kurang pintar.

Ada juga yang menganggap, system ini melawan hak asasi siswa untuk mendapatkan sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga system ini dianggapnya tak cocok untuk dijalankan.

Namun, system pemerataan pendidikan yang dianggap sudah baik ini harus didukung dengan kualitas pendidik yang juga baik. Jangan sampai sekolah pada akhirnya tidak siap untuk menjalankan komitmen ini disebabkan kualitas guru yang tidak baik. Karena ada di zaman now ini, oknum guru yang hanya menunggu gaji dan fasilitas, namun tak ada kesungguhan dan kepatutan untuk menjadi role model yang baik bagi siswa didiknya.

Sistem ini kembali menjadi PR bagi kementerian pendidikan, dinas pendidikan, masyarakat serta sosok guru itu sendiri, yang akan menentukan baik atau buruknya kualitas pendidikan.

Wallahu a’lam bsih showwab