Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

Imbas Corona, Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/Mts (Foto : CNNIndonesia)
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 ditiadakan berkenaan dengan pandemi virus corona (Covid-19). Opsi pengganti UN tengah dikaji oleh DPR dan pemerintah.

Dalam akun Instagram pribadinya, Huda mengatakan keputusan itu telah dibahas Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem lewat rapat dalam jaringan (daring) atau online.

"DARING MEETING: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran; salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan," tulis Huda dalam akun Instagram @syaifulhooda, Selasa (24/3).

Huda mengatakan keputusan ini diambil karena corona diprediksi masih akan mewabah di Indonesia hingga April, waktu pelaksanaan UN.

Politikus PKB itu mengatakan saat ini pemerintah dan DPR sedang mengkaji opsi lain sebagai pengganti UN. Salah satu opsinya dengan menggelar UN secara daring.

Meski begitu, Huda menjelaskan opsi UN daring hanya untuk beberapa sekolah yang memiliki kemampuan. Jika sekolah tidak punya kapasitas itu, maka ada opsi meluluskan peserta didik berdasarkan nilai rapor.


Para siswa akan dinilai dari pencapaian mereka selama sekolah. Untuk SD, maka sekolah akan menilai rapor kumulatif selama enam tahun. Sementara untuk SMP dan SMA akan dinilai dari pencapaian mereka selama tiga tahun.



"Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah," ucapnya.



Virus corona sendiri sejauh ini telah menginfeksi 579 orang per Senin (23/3). Dari jumlah tersebut, 49 orang meninggal dunia dan 30 orang dinyatakan sembuh.

Kian Melonjak, Pasien Positif Corona Kini 227 Orang

Achmad Yurianto (Foto : Setkab)

Pemerintah kembali mengumumkan tambahan kasus corona (COVID-19) di Indonesia. Di mana hingga Rabu (18/3/2020), ada total 55 positif baru total keseluruhan mencapai 227 kasus positif.

"Ada tambahan di Provinsi Banten ada 4 positif. Di Yogyakarta 1 positif, kemudian 30 pasien positif dari Jakarta, dari Jabar 12 pasien, Jateng 2 positif, Sumut 1 positif, Lampung 1 positif, Riau 1 positif dan Kalimantan 1 positif," kata Yurianto.

Data ini sampai 18 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB.
"Pada saat ini sedang akselerasi menjadi semakin naik. Ini kita maklumi dan memberikan gambaran lazim. Kita akan mendapatkan gambaran semakin naik dan diharapkan tidak terjadi terlalu panjang," kata Yurianto.

Yurianto mengatakan saat ini kesadaran dari masyarakat makin meningkat untuk mengetahui apakah positif corona atau tidak. Sehingga semakin banyak juga yang terlihat.

Sementara itu total pasien sembuh masih delapan orang. Pemerintah pun menegaskan akan mempercepat tracing karena penambahan pasien masih akan ada secara signifikan.

Korupsi Rp 477 Miliar, Eks Dirut PLN Batubara Dibui 2 Tahun Penjara

Jaksa Agung ST Burhanuddin memperlihatkan barang bukti perkara hasil eksekusi perkara terpidana Koko Jiang alias Kokos Leo Lim di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (15/11/2019). Kejaksaan menyita barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp. 477.359.539.000. (merdeka.com/Imam Buhori)

Mantan Dirut PT PLN Batubara, Khairil Wahyuni, dihukum 2 tahun penjara. Khairil terbukti melakukan serangkaian tindak pidana korupsi dengan pengusaha Kokos Jiang sehingga negara merugi Rp 477 miliar.

Kasus bermula saat PLN membentuk anak usaha PT PLN Batubara pada Agustus 2008. Tugas anak usaha ini untuk memasok batubara ke PLN agar pasokan listrik bisa stabil.

Sengkarut mulai terjadi kala Kokos mengajukan proposal pengelolaan batubara kepada PLN. Kokos yang juga Dirut PT Tansri Madjid Energi (PT TME) melakukan serangkaian perbuatan yaitu tidak melakukan desk study dan kajian teknis, melakukan pengikatan kerja sama jual-beli batu bara yang masih berupa cadangan serta membuat kerja sama tidak sesuai spesifikasi batu bara yang ditawarkan.
Khairil Wahyuni yang mulai menduduki Dirut pada 12 November 2010 itu menyetujui proposal bermasalah itu. Alhasil, pasokan batubara ke PLN menjadi bermasalah. Uang Rp 477 miliar pun menguap.

Kejaksaan akhirnya menyeret Khairil Wahyuni ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada 12 Juni 2019, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Khairil Wahyuni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Oleh sebab itu, Khairil Wahyuni dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 100 juta. Vonis ini satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Putusan itu dikuatkan pada 19 September 2019.
Atas vonis itu, jaksa dan Khairil Wahyuni mengajukan kasasi. 

Apa kata MA?

"Tolak terdakwa dan JPU," demikian lansir website MA dalam websitenya, Senin (9/3/2020).

Perkara nomor 350 K/PID.SUS/2020 diadili oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Krisna Harahap dan LL Hutagalung.

Lalu bagaimana dengan uang Rp 477 miliar yang menguap itu?

Kokos mengembalikan uang itu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan cash. Di kasus ini, Kokos yang tinggal di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakpus itu dihukum 4 tahun penjara.

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 24 April, Syawal 24 Mei 2020


Foto : Istimewa 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1441 H jatuh pada Jumat, 24 April 2020. Sementara Idul Fitri jatuh pada Ahad, 24 Mei 2020.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2020 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1441 Hijriah.

Hal itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam perhitungan tersebut, pada 23 April 2020, tinggi bulan saat matahari terbenam di Yogyakarta hilal sudah wujud.

Dan di seluruh Indonesia pada saat terbenam matahari itu bulan sudah berada di atas ufuk. Artinya esok hari adalah bulan baru dalam Islam.

Dari perhitungan tersebut, maka Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan jatuh pada 24 April 2020.

Selain penetapan awal puasa, organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta ini juga menetapkan awal lebaran, 1 Syawal 2020.

"1 Syawal 1441 H jatuh pada hari Ahad Kliwon, 24 Mei 2020 M," tulis maklumat tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan puasa Ramadhan 1441 H nanti genap dilakukan selama 30 hari. Selain penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dalam maklumat tersebut juga disampaikan terkait penetapan Idul Adha, 10 Zulhijah 1441 H yang jatuh pada Jumat, 31 Juli 2020.

Untuk diketahui maklumat tersebut dikeluarkan pada 25 Februari 2020, dan ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto.

Sementara, Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) Mohammad Agus Salim menyebutkan pihaknya hingga saat ini belum menentukan kapan hari pertama atau 1 Ramadan 2020 ditetapkan. Penetapan 1 Ramadan 1441 Hijriah akan melalui sidang isbat.

Hot Issue - RI Larang Warga Iran, Korsel, Italia ke Indonesia

Foto : Istimewa

Mulai Ahad (8/3) pukul 00.00 WIB, Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan
larangan masuk atau transit sementara untuk para pendatang atau travelers dari 3 negara. Hal itu menyusul meningkatnya jumlah kasus virus corona. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.

Retno di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (5/3) mengatakan sesuai laporan terkini WHO, saat ini terdapat kenaikan signifikan kasus COVID-19 di luar Tiongkok terutama di tiga negara yaitu Iran, Italia dan Korsel. Oleh karena itu, demi kebaikan semua untuk sementara Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang atau travelers dari ketiga negara tersebut.

Larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travellers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah sebagai berikut; (1) Iran: Teheran, Qom, Gilan; (2) Italia: Lombardi, Veneto, Emilia Rumagna, Marche, Pietmon; (3) Korsel: Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do.

Retno mengatakan, RI juga mewajibkan seluruh pendatang dari luar tiga negara tersebut untuk menunjukkan surat keterangan sehat dari negara masing-masing. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang atau travelers itu akan ditolak masuk atau transit di Indonesia.

Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa China, yang dianggap menjadi pusat penyebaran virus, tak masuk dalam negara yang dilarang masuk ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, tidak benar tidak ada larangan masuk bagi pendatang asal China. Teuku mengatakan, seluruh pendatang dari China sudah terlebih dahulu dilarang masuk Indonesia.

Masih menanggapi unggahan yang beredar di media sosial tersebut, Teuku kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pembatalan penerapan kebijakan terhadap China.

Larangan masuk bagi pendatang asal China telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020. Adapun warga China dilarang berkunjung ke Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi:

"Pemberian bebas Visa kunjungan dan Visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara bagi Orang Asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia."

Pendengar, pemerintah mengkonfirmasi dua orang lagi di Indonesia positif terjangkit virus corona (COVID-19). Salah satu di antaranya berasal dari cluster penyebaran virus corona di Jakarta dan terhubung dengan kasus 1 dan kasus 2. Dengan ini total pasien positif corona menjadi 6 orang di Indonesia.

Apa komentar anda soal larangan bagi negara-negara tersebut? Apakah sudah tepat? Sebagian menganggap langkah ini telat, namun menurut anda apakah terlambat? Ataukah memang harus bertahap dan tidak semua negara harus dilarang?

Hot Issue - Masker Langka, Ulah Siapa?

Foto : Istimewa 
Penjualan masker, hand sanitizer, tisu basah, hingga bahan pokok (sembako) diborong masyarakat persis setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua WNI positif terinfeksi virus corona.

Kepanikan pasar, membuat harga masker melonjak dan stok menipis termasuk di Soloraya. Sejumlah apotek di Solo mengaku kehabisan masker.

Memang kenaikan harga masker wajah terjadi sejak bulan lalu. Namun, saat pemerintah mengumumkan virus corona telah menginfeksi dua warga Indonesia, lonjakan harga makin tinggi. Bahkan, stok masker wajah di sebagian besar toko sudah habis.

Pada platform Shopee, misalnya, satu kotak masker wajah isi 50 lembar merek Sensi dijual seharga Rp500 ribu-Rp700 ribu pada salah satu toko online. Toko online lainnya, menjual masker dengan merek yang sama seharga hingga Rp700 ribu per kotak hingga 1,7 juta rupiah.

Selain isu wabah corona, di Jawa Tengah, hujan abu akibat erupsi Merapi juga membuat masyarakat sangat membutuhkan masker.

Menanggapi kasus ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku tidak bisa membatasi harga masker yang beredar di pasaran namun hanya bisa mengimbau.

Bahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengaku belum mengetahui kondisi kenaikan harga masker di toko online.

Hal itu diungkapkannya saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait kenaikan harga masker wajah Selasa kemarin.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan polisi bakal menindak oknum-oknum yang sengaja menimbun masker.

Menurutnya, permintaan masker yang meningkat berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengeruk keuntungan. Karena itu kepolisian bakal mengawal dari sisi hukumnya.

Hingga informasi ini diturunkan, masyarakat mengaku masih kesulitan mendapatkan masker untuk perlindungan diri. Sejumlah online shop pun masih menjual masker dengan harga selangit.

Pendengar, apa komentar anda? Bagaimana anda melihat peristiwa langkanya ketersediaan masker ini?

Apakah ini merupakan kepanikan pasar? Atau adanya oknum yang menimbun? Pemerintah mengaku tidak bisa membatasi harga, lalu siapa yang bisa menenangkan pasar? Apa tanggapan anda?

Presiden Jokowi : 2 WNI Positif Corona di Depok, Jabar


ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Presiden Jokowi mengumumkan dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona di wilayah Indonesia. Dua orang ini tertular WN Jepang yang berkunjung ke Depok, Jawa Barat.

"Terkenanya di rumahnya, rumahnya daerah Depok," kata Menkes Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Tempat tinggal ibu anak itu di Depok sudah dicek. Rumahnya bahkan diisolasi.

"Rumahnya dicek, ibu dan anak. (Usia) 61 dan 31 tahun. Sudah melakukan isolasi rumah," ujar Terawan.

Sebelumnya, pengumuman soal dua orang Indonesia yang terjangkit virus Corona ini diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Keduanya tertular WN Jepang yang berkunjung ke Indonesia.

Rumah Tinggal Keduanya Diisolasi

Dua orang Indonesia positif tertular virus Corona. Rumah tinggal kedua orang ini di Depok, Jawa Barat, diisolasi.

"Rumahnya dicek, ibu dan anak. (Usia) 61 dan 31 tahun. Sudah melakukan isolasi rumah," kata Menkes Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Belum ada penjelasan soal lokasi detail rumah kedua orang itu. Namun dipastikan keduanya kini sudah dirawat di rumah sakit.

"Di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, di ruang khusus yang tidak terkontak dengan yang lain," kata Terawan.

Presiden Jokowi mengonfirmasi dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona. Dua orang ini berinteraksi dengan WN Jepang yang sempat masuk ke wilayah Indonesia. WN Jepang itu diketahui positif virus Corona saat tiba di Malaysia.

"Ternyata orang (WN Jepang, red) yang terkena virus Corona berhubungan dengan 2 orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (2/3).

Sri Mulyani Siap Beri Anggaran Tambahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunggu langkah dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang tengah melakukan upaya tersebut. Jika butuh anggaran untuk penanganan pihaknya siap mengelontorkan dana tambahan.

"Kita akan nunggu saja menteri, ini kan semuanya ranah Bapak Menkes. Jadi bagaimana Bapak Menkes melakukan langkah-langkah untuk pertama mengidentifikasi mendeteksi dan melakukan pencegahan penyebarannya itu semua akan kita dengar dari Menkes. Anggaran yang dibutuhkan mereka miliki, anggaran tambahan nanti mereka akan lihat," tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).