Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

�� KAJIAN JUM'AT PAGI 09 November 2018 M Bersama ; *UST Wahyudin

Ust.Abdul Somad Lc MA Berpesan Dengarkan RDS fm

Editorial - Mengapa Buku diganti Kartu Nikah?



Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) mencoba terobosan inovasi berupa penerbitan kartu nikah. Inovasi ini diklaim sejalan dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Wabsite (Simkah Web).

Ditjen Bimas Kemenag, Muhammadiyah Amin mengatakan pada tahap awal akan diluncurkan satu juta kartu nikah. Satu juta kartu nikah akan diterbitkan pada hari ini untuk pasangan yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain sebagainya.

Sebagai informasi, kartu nikah berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Di dalam kartu nikah tersebut, akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

Alasan penerbitan kartu nikah. Salah satunya semakin menjamurnya hotel syariah yang mensyaratkan adanya bukti nikah untuk pasangan yang hendak menginap.

Inovatif. Pembaruan data masyarakat dengan kemajuan teknologi patut diapresiasi. Selain, biaya pembuatan kartu nikah tidak semahal e-ktp atau bahkan buku nikah itu sendiri.

Namun, hal ini perlu diperjelas dahulu maksud dan tujuannya. Apakah pembuatan kartu nikah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dilaksanakan ataukah tidak.

Jangan sampai rencana pemerintah ini justru menyulitkan masyarakat. Sebab, sejauh ini tujuan Kemenag adalah kepraktisan. Apakah selama ini buku nikah dianggap tidak praktis? Sehingga sulit dibawa? Benarkah demikian? Padahal buku nikah sangatlah berbeda dengan EKTP. Seringnya, buku nikah disimpan dan tidak dibawa-bawa. 

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kemenag sebaiknya mematangkan rencana ini secara detail baik tujuan dan maksudnya soal gagasan kartu nikah ini.

Segera! Buku Nikah Akan Diganti Kartu

Kartu Nikah (Foto/Dok.Kemenag)
Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah pada 8 November 2018. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kartu nikah dibuat agar dokumen administrasi pernikahan bisa lebih simpel disimpan, jika dibandingkan buku nikah yang tebal.

"Kami ingin lebih simpel seperti KTP atau ATM yang lain, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam saku bisa disimpan di dalam dompet," kata Lukman di Bekasi, Jawa Barat, Ahad (11/11/2018). Lukman mengatakan, kartu nikah itu juga dapat memudahkan masyarakat jika ingin mendaftarkan sesuatu yang diperlukan dalam catatan pernikahan.

Menurut dia, model kartu nikah bisa dibawa ke mana-mana dibanding buku nikah. "Bisa memudahkan, ketika kita harus meregistrasi atau memerlukan catatan apakah kita sudah nikah atau belum dan seterusnya dan seterusnya, karena bisa dibawa ke mana-mana," ujar Lukman.

Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada tahun 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap. Mengenai perubahan ini, juga disampaikan melalui akun resmi Twitter Kementerian Agama, @Kemenag_RI, pada 8 November 2018.



Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah. Disebutkan, Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Aplikasi SIMKAH Web bisa diunduh di http://simkah.kemenag.go.id/




Editorial - KTP Tanpa Pengantar RT/RW, Keputusan Beresiko



Pemerintah telah menetapkan bahwa mengurus KTP tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT/RW. Hanya dengan fotokopi Kartu Keluarga (KK) masyarakat sudah bisa mendapatkan E-KTP. Hal itu, seiring surat dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan E-KTP dan Akta Kelahiran.

Di satu sisi, keputusan ini sangat membantu warga dalam mengurus KTP nya secara efisien dan cepat. Terlebih, sistem ini sudah berjalan dengan waktu yang sangat lama di Indonesia. Masyarakat berharap tata kelola birokrasi yang lebih mudah dan tidak bertele-tele dalam mendapatkan dokumen yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara.

Di sisi lain, keputusan itu juga memungkinkan terjadinya celah pihak tertentu yang memanfaatkan kelemahan aturan dalam membuat KTP yang tidak diketahui pengurus RT/RW.

Sementara, KTP sangat vital dalam mengurus berbagai surat-surat lainnya, sehingga bukan tidak mungkin akan ada penduduk siluman dengan pihak RT/RW tidak mengetahui persis jumlah warga sebenarnya. Karena bisa saja oknum-oknum pemilik KTP palsu itu tidak berdomisili di wilayah RT/RW yang tertulis di KTP-nya.

Nah, kalau sudah begini, akan semakin runyam persoalannya karena rentan disalahgunakan untuk maksud-maksud tertentu.

Jika untuk memperbaharui KTP boleh saja, tetapi apabila membuat KTP baru karena pendatang baru misalnya, mestilah memerlukan surat pengantar dari RT/RW, sehingga pengurus RT/RW mengetahui warga yang tinggal di wilayahnya.

Apalagi, isu banyaknya pendatang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak berdasar prosedur yang ada. Belum lagi, di momen pemilu ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan untuk pelanggaran. Jangan sampai, keputusan ini menjadi blunder selanjutnya.

Hot Isu - Urus KTP Tanpa Pengantar RT RW



Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan aturan ini pengurusan kartu identitas seperti e-KTP  tak lagi membutuhkan surat keterangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dicek dari laman setkab.go.id, Rabu (7/11/2018), Perpres itu diundangkan sejak 18 Oktober 2018. Perpres ini menggantikan aturan sebelumnya, Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Gede Suratha, saat dihubungi Tempo pada Kamis, 8 November 2018 mengatakan, urusan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan tidak perlu lagi surat rekomendasi RT dan RW.

Dalam aturan baru disebutkan, pembuatan e-KTP baru sekarang hanya perlu Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk penerbitan e-KTP karena pindah datang, yang dibutuhkan hanya surat keterangan pindah serta KK. Khusus untuk kasus ini, Dukcapil nantinya akan melakukan pemberitahuan rutin minimal dua kali sebulan kepada Kecamatan dan Kelurahan dan diteruskan kepada RT dan RW masing-masing mengenai warga yang pindah dan datang.

Pengurusan kartu identitas lain yang juga tidak membutuhkan surat keterangan RT dan RW adalah pembuatan KK baru dan perubahan KK. Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian juga tak lagi butuh surat keterangan RT dan RW.

Suratha mengatakan kebijakan tersebut tak bermaksud menghilangkan fungsi RT dan RW. Dia menuturkan, masih banyak pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK yang harus menyertakan surat keterangan dari RT dan RW.

Banyak yang senang dengan aturan baru yang menurutnya menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Namun tak sedikit pula yang berfikir, dengan dipermudahnya syarat pembuatan KTP ini bukan hanya berpotensi bahwa akan dipolitisasi, tetapi juga rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Pendengar, apa komentar anda?

Yusril Bantah Isu Dirinya Masuk Timses Jokowi

Koordinator Kuasa Hukum pembela HTI Yusril Ihza Mahendara (tengah) saat menggelar jumpa pers terkait pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di kantornya, Jakarta, Selasa (23/5/2017). Foto/Aktual
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa dirinya menjadi pengacara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Senin (5/11) sore. Namun, Yusril menegaskan, ia tidak ikut serta dalam tim sukses pemenangan pasangan capres nomor urut 01 tersebut.

“Sebagai professional lawyer, saya tidak menjadi bagian dari timses Pak Jokowi-Pak Kiai Ma’ruf Amin. Saya baca di dalam struktur timses sudah ada divisi hukum dan pembelaan,” kata dia, Senin (4/11) lansir Republika.co.id.

Yusril menyatakan, posisinya sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf di luar struktur tim pemenangan. “Divisi ini kalau dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai in house lawyer, sedangkan saya adalah professional lawyer yang berada di luar struktur,” ujarnya.

Selain itu, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini menyampaikan, dirinya tidak dibayar oleh tim pemenangan. Menurut dia, hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapa pun tanpa terkecuali.

“Menjadi lawyer bukan berarti harus membenarkan yang salah dan/atau menyalahkan yang benar, apalagi dalam menjalankan tugas sebagai lawyerPak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf ini saya tidak dibayar,” ucapnya.

Pakar hukum tata negara ini menceritakan, awal mula ia menyetujui pinangan Jokowi-Ma’ruf karena pertemuannya dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja Erick Thohir sepekan lalu. Ia mengaku menyampaikan persetujuan menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf kepada Erick Thohir.

Menurut Yusril, yang dilakukannya adalah murni ingin menegakkan hukum secara adil seperti yang pernah ia lakukan saat menerima permintaan Prabowo Subianto untuk mewakilinya dalam gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi pada 2014.