Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

Hot Isu - INDONESIA DARURAT LGBT?


Salah satu sesi acara bertajuk Little Korea di Armada Town Square, Magelang yang dianggap agenda LGBT. Foto : Jawa Pos
Aparat Kepolisian Resor (Polres) Magelang membubarkan sebuah acara bernuansa Korean (K) Pop yang digelar di Armada Town Square (Artos), Kota Magelang, Minggu (14/10/2018). Pembubaran dilakukan menyusul beredarnya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam acara tersebut.

Informasi yang diperoleh Semarangpos.com, isu adanya unsur LGBT dalam acara bertajuk Little Korea itu dihembuskan salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam, Front Pembela Islam (FPI) Kota Magelang. Bahkan, akibat tersebarnya isu itu massa FPI sempat mendatangi mal tempat acara tersebut berlangsung.

Meski demikian, pembubaran oleh FPI urung dilakukan. Aparat Polres Kota Magelang yang datang ke lokasi langsung meminta pihak penyelenggara serta manajemen mal untuk membubarkan acara itu.

Kapolres Magelang, AKBP Hari Purnomo, saat dihubungi Semarangpos.com, Ahad petang membenarkan pembubaran tersebut. Hari mengatakan alasan pihaknya membubarkan acara bernuansa K-Pop itu. Selain tidak mengantongi izin kepolisian, pihaknya juga tidak ingin terjadi keributan karena adanya isu unsur LGBT dalam acara tersebut.

Hari menyebutkan acara bernuansa K-Pop itu sebenarnya merupakan ajang kompetisi menyanyi dan menari ala Korea. Namun, dalam satu sesi acara itu terdapat lomba makan permen sambil menari secara berpasang-pasangan.

Kendati demikian, pihaknya belum memastikan apakah kegiatan tersebut benar-benar berkaitan dengan LGBT atau tidak. Untuk menjaga kondusivitas, kepolisian telah membubarkan acara tersebut.

Dari penelusuran Tim Berita RDS, ditemukan video yang diposting oleh Lembaga Informasi Front FPI @LembagaF. di salah satu sesi acara tersebut dua orang lelaki tengah berjoget dengan iringan musik korea, anehnya salah satu lelaki tersebut mengenakan pakaian wanita dengan atasan terpotong dan bawahan yang terlampau pendek. Meski laki-laki, namun gerakannya terlihat centil dan kemayu. Pengunjung terlihat memadati acara. 

Pendengar, apa komentar anda? Setujukah pembubaran ini dilakukan? Melihat fenomena seperti ini bagaimana menurut anda?

Tema Hot Isu Assalamualaikum Indonesia
Selasa, 16 Oktober 2018

Editorial - Jerit Tangis Tenaga Honorer

Seorang honorer K2 menangis histeris saat membacakan sebuah puisi yang berisi kritikan dan kekesalan mereka di halaman Kantor BKPSDM Sumedang, Rabu (10/10/18). Panji/Radar Sumedang

Para guru atau pegawai honorer di negeri ini tampaknya harus lebih memanjangkan kesabaran mereka. Harapan mereka, utamanya yang telah berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil menghadapi kendala besar pasca terbitnya Permenpan RB No. 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS 2018 yang menyebut salah satu syarat pengangkatan PNS adalah usia maksimal 35 tahun.

Para guru dan pekerja honorer pun banyak mengkritisi Permenpan RB yang mereka anggap tidak adil, diskriminatif dan menyulitkan mereka untuk meraih impian menjadi PNS. Di beberapa daerah mereka menggelar mogok mengajar atau bekerja. Hal ini sebagai bentuk potes dan kekecewaan atas peraturan menteri tersebut. Namun di sebagian wilayah lainnya mereka lebih memilih untuk melakukan audiensi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari jalan keluar.

Tentu kita bisa memahami betapa berat hidup menjadi tenaga honorer. Mereka harus memutar otak bagaimana supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gaji yang tidak seberapa menjadikan mereka nelangsa. Bayangkan saja jika dalam satu bulan mereka hanya digaji 500 ribu atau kurang dari itu padahal mereka dituntut untuk bekerja full time.

Di sisi lain, nalar permenpan RB itu pun bisa kita pahami sebagai upaya pemerintah untuk merekrut pegawai negeri sipil yang terbilang masih masuk usia produktif. Mereka tentu tak mau terbebani dengan pegawai yang dianggap sudah tidak produktif atau akan segera usai masa produktifnya.

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa nalar sebagai pemerintah atau pemimpin tidak boleh berpikir untung rugi dengan rakyatnya. Oleh karenanya perlu dicari jalan terbaik untuk para guru atau tenaga honorer ini. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sudah terlalu lama mereka menanti kabar bahagia dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Pertanyaannya, akankah tangis para honorer ini akan  menyentuh hati pemerintah kita?

Wallahu a’lam bishshowab

Hot Isu - Pertamax Naik, Kenaikan Premium Ditunda



PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) untuk Pertamax Series, Dex Series, dan Biosolar Non PSO. Harga baru ini berlaku di seluruh Indonesia mulai pukul 11.00 WIB.

Sejak 17 Juli lalu, harga Pertamax di Jakarta Rp 9.500 per liter. Mulai hari ini, harga Pertamax menjadi Rp 10.400 atau naik Rp 900 per liter per Rabu, 10 Oktober 2018.

External Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, penyesuaian atau kenaikan ini sejalan dengan harga minyak dunia yang tengah melambung naik.

Sorenya, di Sofitel Luxury Hotel Nusa Dua Bali, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Premium sebesar 7%. Rencananya, pukul 18.00 WIB, harga Premium dipastikan naik di seluruh Indonesia.

Anehnya, tak sampai satu jam kemudian keputusan menaikkan harga Premium ini langsung diralat.  Jonan  mengatakan, ini merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menunda kenaikan karena memikirkan rakyat kecil.

Mengenai keputusan soal penundaan kenaikan harga Premium, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menyayangkan keputusan Presiden yang tampak ragu-ragu.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Dalam soal kebijakan harga BBM, menurut Erani, ada tiga poin yang menjadi bahan pertimbangan Presiden. Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.

Kedua, Kemenkeu diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar tiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal.

Ketiga, memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil.

Namun, saat ditanya apa yang membuat pembatalan kenaikan harga BBM tersebut begitu mendadak, Erani mengaku tidak tahu.

Pendengar, apa komentar anda soal isu kenaikan BBM ini? Baik kenaikan Pertamax, juga terkait penundaan kenaikan BBM jenis Premium? Apa respon anda?

Editorial - Menjaga Prinsip Berbuah Positif

Atlet Judo Indonesia, Miftahul Jannah, usai gagal berlaga pada Asian Para Games di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (8/10/2018). Miftah didiskualifikasi karena enggan melepas hijab nya. (Bola.com/M Iqbal Ichsan)

Nama Miftahul Janah, mendadak menjadi buah bibir. Namanya disebut-sebut karena menolak melepas hijab dalam pertandingan blind judo di Asian Para Games 2018. Pejudo wanita pada akhirnya harus rela didiskualifikasi serta dinyatakan kalah tanpa bertanding.

Banyak masyarakat yang mengecam insiden ini. Mulai dari tudingan diskriminatif hingga anti Islam mengarah ke Federasi Judo International.

Menarik sebenarnya, jika hijab menjadi larangan di gelanggang olahraga.  Panitia berpedoman kepada IJF Rules tentang Uniform Hygine, memang tertulis jelas mengenai larangan menggunakan penutup kepala. 

Entah mengapa tetap ikut, bisa saja Janah sendiri maupun tim resminya sudah mengetahui dan membaca aturan ini.  Atau, memang tidak ada pengetahuan sama sekali atas aturan ini. 

Aturan tetaplah aturan. Janah harus menikmati proses ini sebagai sebuah pengalaman besar untuknya. Ia harus menerima didiskualifikasi. 

Tapi ke depan, agaknya aturan ini harus dijadikan perhatian utama. Seharusnya multi event seperti Asian Para Games bukan saatnya lagi melarang penggunaan hijab bagi wanita di cabor apapun. Sebab sekelas Asian Games hingga Olimpiade pun hijab bukan lagi larangan.

Tentu, ini apresiasi luar biasa untuk wanita muslimah seperti Miftahul Janah. Atlit asal Aceh ini tetap teguh dengan prinsipnya untuk tidak melepas hijab meski rela ia tak boleh bertanding. Artinya harapan untuk menang dan meraih medali emas telah pupus.

Kabarnya, usai insiden ini. Ia justru meraih begitu banyak simpati dan dukungan. Tak sedikit yang menawarkan hadiah yang lebih baik dari sekedar medali emas. Mulai dari bantuan tunai, hingga ajakan untuk umroh ke Baitullah.

Prinsip ini mahal. Ia bisa saja melepas hijabnya barang sebentar dalam pertandingan saja. Namun ia tak mau melanggar prinsip yang telah ia yakini dari Sang Pencipta.

Inspiratif, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Hot Isu - Pelapor Korupsi Dihadiahi 200 Juta Rupiah


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo - Foto : ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018. Kini pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

Ibarat sayembara, pemerintah menjanjikan 'imbalan' atau hadiah bagi siapapun yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Jaminan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Sebetulnya hal serupa sudah dilakukan pada tahun 2000, hanya saja besaran imbalan tak ditetapkan pasti.

Sedangkan kini pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP ini menyebutkan bahwa pelapor ataupun masyarakat yang memberikan informasi ke penegak hukum soal dugaan korupsi bakal beroleh penghargaan dalam bentuk piagam. Selain itu juga dapat premi maksimal Rp200 juta.

Peraturan sudah diteken Presiden Joko Widodo serta diundangkan Kementerian Hukum dan HAM per 18 September 2018. Aturan ini menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000.

KPK menyambut positif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi. PP itu diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018) mengatakan KPK terlibat sejak awal pembahasan PP tersebut. Dia mengatakan KPK menyarankan adanya pemberian penghargaan yang patut bagi para pelapor kasus korupsi.

Sementara, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menganggap tak ada terobosan dalam aturan anyar tersebut. Menurutnya ini bukan satu hal yang revolusioner di dalam upaya memberantas korupsi.

Apakah besaran 'imbalan' itu ampuh menarik peran masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan korupsi? Apa komentar anda?

Tema Assalamualaikum Indonesia

Rabu, 10 Oktober 2018

Editorial - Stop Pencemaran Lingkungan



Kejengkelan warga terdampak limbah busuk PT. RUM semakin menjadi. Setelah, PT. RUM tidak bisa menyelesaikan masalah bau yang masih muncul dari hasil produksi. Padahal, sudah ditandatangani kesepakatan bahwa PT. RUM diberi tempo sejak tanggal 2-7 Oktober untuk membereskan masalah bau. Nyatanya sampai hari ini. Keluhan tersebut masih saja ada.

Tak dipungkiri, perusahaan memang menjanjikan profit yang raksasa. Lapangan kerja yang luas, serta keuntungan lainnya yang bersifat materi. Namun , janganlah hal ini menjadikan warga yang tinggal di sekitar RT. RUM harus terpapar bau sejak Oktober 2017. Setahun yang lalu.

Warga sudah sangat sabar dan mau memberikan waktu pemakluman bagi perusahaan untuk membenahi masalah limbah jika memang ingin melanjutkan produksi. Sesederhana itu saja.

Bau busuk yang tak main-main, terbentang sejauh 20 km hingga ke Wonogiri. Bau limbah yang seperti tinja itu menimbulkan sesak nafas, mual, pusing hingga muntah-muntah. Ada yang mengatakan baunya seprti white kopi, kadangkala seperti petai. Bau ini pun menguat dan menghilang sesuai kondisi angin. Tentu siapa yang tahan jika harus mencium seperti ini terus?

Tak perlu jauh-jauh ke Sukoharjo untuk tahu betapa busuknya pabrik PT RUM. Ketik saja “PT Rayon Utama Makmur” di mesin pencari Google, Anda akan menemukan suara-suara yang mengeluhkan bau busuk dari pabrik yang mendapat skor 2,5 dari 5 bintang di Google Review.

Kemarahan warga memuncak karena Bupati Sukorharjo tidak mampu bertindak tegas, sedangkan sudah banyak warga yang menjadi korban. Alih-alih dihukum karena kerusakan yang telah ditimbulkan, PT RUM hanya ditutup sementara. Perusahaan ini sebatas diminta bertanggung jawab secara perdata: menanggung biaya pengobatan korban dan memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar.

Sebaliknya, warga yang protes malah dijerat dengan pasal-pasal pidana. Tiga aktivis lingkungan telah ditangkap polisi dengan tuduhan merusak fasilitas PT RUM. Selain Is, Kelvin ferdiansyah Subekti (20 tahun) dan Sutarno (40 tahun) juga ditangkap. Pada dini hari 14 Maret 2018, dua orang lagi ditangkap.

Singkatnya, tindakan merusak fasilitas PT RUM dihukum pidana, sementara pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan warga adalah perkara perdata yang cukup diselesaikan dengan santunan dan pengobatan.

U 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasal 66 dinyatakan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Tapi kenyataan di lapangan bicara lain. UU PPLH sudah lama tak bergigi.

Dalam kasus PT RUM, kapitalisme sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sistem ekonomi yang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan manusia dan kerusakan alam.

Di balik gagahnya, mewahnya dunia fashion, ada bumi yang tercemar, ribuan napas yang sesak dan aktivis-aktivis yang diburu.

Hot Isu - Terhalang Regulasi Hijab



Judoka Indonesia, Miftahul Jannah, terpaksa gigit jari lantaran batal bertanding di Asian Para Games 2018. Miftahul Jannah dijadwalkan turun di kelas 52 kg putri blind judo dan akan menghadapi wakil Mongolia, Gantulga Oyun pada pertandingan yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran.

Namun, menjelang dimulainya pertandingan, Miftahul Jannah dilarang tampil menggunakan jilbab. Dia harus melepas jilbab sesuai aturan dari Federasi Judo Internasional (IJF).

Namun, instruksi wasit itu tak dilakukan Jannah. Atlet asal Aceh itu bersikukuh tak mau melepas jilbabnya. Dia akhirnya didiskualifikasi, Oyun pun melenggang menang tanpa bertanding.

Penanggung jawab pertandingan judo Asian Para Games 2018, Ahmad Bahar, membenarkan kabar itu. Ada aturan yang mengaturnya.

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun, meminta maaf soal insiden atlet blind judo, Miftahul Jannah, yang didiskualifikasi dari pertandingan di Asian Para Games 2018 karena menolah melepas jilbab, Senin (8/10/2018). NPC mengakui polemik itu muncul karena keteledoran pihaknya dalam memahami regulasi.

Senny mengatakan sikap wasit tersebut sudah sesuai dengan regulasi di judo. Atlet dilarang menggunakan penutup kepala dalam bentuk apa pun untuk alasan keselamatan.

Senny mengatakan keteledoran ada di pihak pelatih judo. Pelatih judo dinilai tidak bisa menerjemahkan regulasi dengan baik, sehingga tak memahami soal aturan penutup kepala tersebut. Ia pun meminta maaf atas insiden yang memalukan ini.

Pendengar, apa komentar anda?


Narasumber :

Subhan Prasandra
Pejudo Aktif (Pengajar Sandra Academy)
Competition Manager NEWAZA JUJITSU di Asian Games 2018