Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

RDS TV

News RDS

Agenda RDS

Zona Muslimah

Laporan S3 RDS

Kolom Kru RDS

Kru RDS

Sunday Market, Roda Ekonomi Yang Harus Dipertahankan

Sunday Market Manahan Solo. Foto : Istimewa
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengisyaratkan Sunday Market Manahan  bakal dibubarkan selamanya. Hal itu tampak dari pernyataan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang belum memikirkan nasib ribuan pedagang kaki lima (PKL) Sunday Market seusai Stadion Manahan direnovasi.

Rudy menegaskan selama pelaksanaan renovasi Stadion Manahan berlangsung harus steril dari aktivitas pedagang yang menggelar dagangan setiap Minggu pagi di kawasan tersebut.

Setidaknya ada dua alasan muncul dari sikap Pemkot, yaitu tak adanya lahan di Kota Bengawan yang mampu menampung jumlah PKL Sunday Market yang mencapai ribuan orang. Juga soal identitas para PKL yang menurut Wali Kota mayoritas bukanlah ‘wong’ Solo.

Sesuai rencana renovasi Stadion Manahan  akan disulap seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno mini sesuai mandatori FIFA. Sehingga, stadion diharapkan steril dari aktifitas pedagang kaki lima.

Sunday Market di Stadion Manahan memang keberadaanya tidak pernah tetap dan selalu dinamis. Berbagai kebijakan pernah dilakukan oleh Rudy selama menjabat sebagai Wali Kota. Kebijakan bongkar-pasang PKL diterapkan karena dinilai keberadaannya mengganggu kegiatan berolahraga.

Sikap Pemkot masalah PKL ini tidak tepat dan tak berpihak kepada rakyat kecil yang menggantungkan ekonominya pada aktifitas pasar Ahad pagi di Stadion Manahan.

Jika alasannya adalah soal identitas pedagang PKL yang kebanyakan bukan orang Solo, hal ini bukanlah alasan yang tepat. Sebab berdasar data dari Serikat Pedagang Minggu Pagi Manahan (SPMPM) yang mewadai PKL Sunday Market, 70% dari sekitar 1.300 PKL merupakan warga Solo. Sedangkan lainnya warga luar daerah di Soloraya.

Mayoritas pedagang ini secara ekonomi menengah ke bawah dan sangat menggantungkan momen Sunday Market sebagai lahan untuk berjualan. Lagi, Sunday Market ini memunculkan berbagai efek domino yang menguntungkan, mulai dari pedagang, pembeli yang mendapatkan barang terjangkau, jasa perparkiran, hingga pemasukan bagi Pemkot dari retribusi yang ditarik dari PKL.

Seharusnya, Pemkot memikirkan kembali nasib wong cilik ini. Jika dengan pengusaha capital apapun bisa dilakukan, masak iya Solo hanya persoalan lahan terbatas Sunday Market ini akan dibubarkan.

Bagaimana nasib anak-anak dari PKL ini? Bagaimana jika kegiatan ekonomi diberhentikan, bukankah akan menimbulkan problem social di kemudian hari seperti pengangguran, kemiskinan dan seterusnya? Harusnya sampai di sini pemikiran Pemkot.

Dengan tidak membubarkan kegiatan Sunday Market, Pemkot setidaknya telah melaksanakan tugas negara dalam wujud membantu atau menjamin kesejahteraan rakyat kecil.

Wallahu a’lam bish showwab

Insiden Mako Brimob dan Lingkaran Kebencian yang Memprihatinkan


Selasa malam, 8 Mei 2018, kerusuhan pecah di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ini bukan pertama kalinya kericuhan terjadi di markas Korps Brigade Mobil itu. Sebelumnya pada tanggal 10 November 2017 lalu kericuhan juga sempat terjadi. Kabar yang berkembang, penyebabnya lantaran ada petugas yang melempar kitab suci Al-Qur’an ketika melakukan penggeledahan barang-barang milik narapidana kasus terorisme.

Semula pihak kepolisian menyatakan insiden kerusuhan pada Selasa malam itu dipicu lantaran narapidana tidak terima makanan yang diberikan keluarga kepadanya diperiksa oleh petugas. Namun belakangan pihak kepolisian mengungkap alasan lain, yaitu para napi menuntut untuk bertemu dengan Aman Abdurrahman, seseorang yang disebut-sebut sebagai pimpinan ISIS di Indonesia. Pihak kepolisian pun tampak sangat tertutup terkait kejadian ini. Informasi yang cukup terang baru disampaikan pada Kamis pagi sekaligus menandai berakhirnya operasi di Mako Brimob.

Laporan menyebutkan ada enam orang meninggal dunia dari kejadian itu. Lima orang dari pihak kepolisian, dan satu orang dari narapidana yang melakukan perlawanan. Selain itu ada sejumlah petugas yang mengalami luka-luka.

Yang mengherankan dari insiden ini adalah darimana para narapidana bisa mendapatkan senjata, bahkan konon ada bom rakitan pula yang siap diledakkan. Menurut keterangan aparat, para narapidana itu mengambil senjata dan bom rakitan di ruang penyidik yang jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka ditahan. Tentu kita patut heran, betapa lemahnya penjagaan dan penyimpanan senjata dan barang bukti di tempat yang seharusnya sangat ketat dalam hal keamanan. Soalnya ini Mako Brimob, bukan tempat tahanan biasa.

Tak salah rasanya jika Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S. Pane yang menyebut bahwa peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pihak kepolisian, utamanya Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang di saat bersamaan sedang memamerkan kinerja kepolisian yang dianggap sukses memberantas terorisme di gelaran Middle East Special Operations Commanders Conference (MESOC) 2018 di Amman, Yordania.

Kita tentu berempati kepada semua yang terbunuh dari peristiwa ini, utamanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Insiden Mako Brimob adalah cerminan dari lingkaran kebencian yang ada di negara kita. Sebagian masyarakat Indonesia mengutuk keras peristiwa ini, terlebih mendengar kabar bahwa jasad mereka yang terbunuh penuh dengan luka yang mengerikan. Bahkan di dunia maya ada yang dengan semangatnya menyerukan supaya aparat langsung membunuh saja para narapidana yang melakukan perlawanan. Persetan dengan HAM, kata mereka.

Seruan dan desakan semacam ini tentu bukannya akan menyelesaikan masalah namun justru akan menambah runyam masalah yang ada. Sadarkah kita bahwa tak sedikit orang yang menjadi korban selama pemberantasan kasus terosime. Ada sederet daftar orang yang tak bersalah atau setidaknya belum terbukti bersalah terbunuh dalam operasi pemberantasan terorisme. Dan kondisi mereka yang terbunuh juga sama mengerikannya, bekas pukulan, sayatan, tembakan dari jarak dekat dan sebagainya. Untuk hal ini, tentu Komnas Ham dan lembaga advokasi kemanusian punya daftarnya.

Kita patut curiga, kalau benar apa yang disampaikan pihak kepolisian soal kondisi jenazah aparat yang meninggal, jangan-jangan itu disebabkan tumpukan amarah dan dendam dari para pelaku yang tak terima keluarganya atau sahabatnya mendapatkan perlakuan serupa dari aparat. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa prihatin dan empati kita kepada mereka yang terbunuh, kita perlu kembali merenung, inikah lingkaran amarah dan kebencian yang sedang terjadi di negeri ini. Dan ini tidak akan selesai sampai terwujudnya keadilan.

Ya, keadilan masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Banyak orang yang tak bersalah disalah-salahkan. Dan banyak pula orang yang bersalah dibela-bela. Yang jelas, insiden semacam ini tak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus melakukan evaluasi serius soal lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di negara ini. Hal-hal yang sekiranya dapat memicu kerusuhan perlu dicegah. Pengawasan perlu lebih ditingkatkan tentunya tanpa mengabaikan hak-hak asasi para narapidana.


Wallahu a’lam bishshowab

Editorial - Beda Kaum, Beda Juga Kelakuan

Foto : Merdeka
2 hari lalu, di Jakarta terjadi kejadian yang menjadi sorotan dan bahan pemberitaan di berbagai media. Pertama, soal acara pemurtadan terselubung, serta gerakan #2019GantiPresiden yang meramaikan kawasan Car Free Day.

Dimulai dari acara di hari Sabtu di kawasan Monas, menarik, karena panitia mengklaim acara ini semula adalah acara budaya dan seni untuk anak-anak sekolah. Namun keanehan terjadi sejak melihat kupon yang dibagikan hingga ke dalam sekolah-sekolah, kupon yang nantinya ditukar dengan makanan dan sembako ini berwarna merah serta berlambang merpati, logo yang biasa nampak di agama Nasrani.

Lalu, keanehan semakin terasa saat acara berlangsung, dimana justru berisi lagu-lagu rohani Kristen dan doa dengan berdiri sembari mengangkat tangan, khas ibadahnya agama Nasrani. Disinilah acara ini dipertanyakan, benarkah ini adalah acara social budaya? 


Foto : Kiblat.net
Temuan lain diperkuat dengan adanya temuan dari Kiblat.net yang mewartakan bahwa peserta yang masuk ke Monas masyarakat diberi tanda stempel yang berlambangkan bintang David segi enam di tangan. 

Ini tak lebih adalah pemurtadan secara terselubung. Acara kebangsaan dan Indonesia adalah modus supaya perizinan acara diberikan. Nyatanya lagi, pembagian nasi kotak kepada masyarakat juga sangat menyayat hati, selain antri yang panjang dan runyam, setelah dibuka kotak hanya berisikan nasi dan sambal tanpa lauk, ini adalah bentuk eksploitasi kemiskinan masyarakat bawah yang sangat kejam. 

Acara ini wajib diusut serta panitianya diberikan sanksi dengan berat. Acara ini tak lebih hanya menyisakan sampah di Ibukota. Ke depan, masyarakat bersama MUI harus menyadari agar waspada terhadap pemurtadan dengan modus acara social dan kebangsaan atau apalah.

Foto : Liputan6
Nah, yang tak kalah menarik adalah #2019GantiPresiden yang meramaikan CFD Jakarta Ahad kemarin. Gerakan moral masyarakat yang menginginkan pemimpin baru ini terlihat seru namun tetap santun. Terlihat bahwa massa gerakan ini sangat antusias dan rapi. Tertib dan tidak menyampah meski ramai berkumpul.  Masing-masing yang membiayai kaos tersebut, bahkan banyka yang menjualnya di CFD. Tak ada yang dibayar dengan uang serta nasi kotak, apalagi yang dipaksa memakai seperti anak kecil yang dipakaikan kaos #DiaSibukKerja ukuran dewasa. Terlihat dipaksa dan yang pasti, kedodoran.

Ini adalah gambaran kira-kira, kualitas yang berbeda dari 2 ‘kaum’ yang berbeda pula. Yang satu mengindahkan aturan, yang satu main labrak aturan. Yang satu mengindahkan estetika dan kebersihan, yang satu lagi nampak jorok dan meninggalkan kotoran. 

Namun #2019GantiPresiden lah yang akan terus disorot, meski melakukan kesalahan sekecil apapun. Agaknya juga menjadi kehati-hatian ke depan agar tetap terjaga dari provokasi dan penyusup yang merusak nama dan citra. 

Wallahu a’lam bish showwab

Editorial - Media Sosial dan Privasi Kita



Satu juta lebih data pengguna facebook di Indonesia bocor. Itulah informasi yang belakangan menjadi perhatian publik, utamanya warganet. Informasi itu tentu bukan hoaks, karena Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari pun membenarkan soal bocornya data itu. Bahkan ia mengakui bahwa facebook telah gagal melindungi data penggunanya dan karena itu pihaknya pun meminta maaf.

Komisi satu DPR RI dengan kewenangannya telah memanggil pihak Facebook Indonesia untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya atas peristiwa ini. DPR memberikan waktu satu bulan untuk Facebook melakukan investigasi mendetail tentang hal ini dan diminta untuk melaporkan hasilnya kepada DPR. Langkah DPR ini sudah tepat, karena memang bocornya data pengguna facebook ini akan sangat merugikan masyarakat penggunanya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook terbanyak ke empat di dunia setelah India, Amerika Serikat dan Brazil, dengan jumlah pengguna mencapai 130 juta akun.

Pemerintahpun tak mau kalah. Tak berselang lama dari informasi bocornya data pengguna Facebook, pemerintah melalui menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Rudiantara mengancam akan menutup Facebook jika ada ekses buruk dari bocornya data itu, terlebih jika sampai media itu digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan hasutan. Sikap pemerintah inipun dianggap sebagian kalangan sebagai respon tegas, namun bagi sebagian yang lain menganggap respon pemerintah ini berbau politis. Maklum, tahun-tahun ini memang tahun politis. Pemerintah tak perlu marah dengan tudingan ini, buktikan saja bahwa pemerintah dapat berbuat adil kepada siapapun. Jangan sampai ada kesan, yang ngepro pemerintah selalu dilindungi, sementara yang mengkritisi akan dihabisi.

Sisi lain dari persoalan ini sebenarnya adalah dari sisi user atau pengguna media sosial itu sendiri. Seringkali pengguna media sosial tak bisa membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat. Sehingga sesuatu yang sebenarnya adalah persoalan privat dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan khalayak justru dimunculkan di ruang publik. Kita tentu sering melihat curhatan, foto, video dan sejenisnya yang sebenarnya masuk ranah privat justru diumbar di ruang publik. Artinya, selama ini sebenarnya banyak orang dengan sengaja telah membocorkan data pribadinya kepada publik, dan ini dilakukan dengan rela hati.

Sudah saatnya kita cerdas bermedia sosial. Jaga data-data rahasia kita, jangan diumbar ke publik. Pemerintah dan DPR yang selama ini dianggap sebagai perwakilan rakyat sudah semestinya melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman kebocoran data semacam ini. Langkah tegas perlu dilakukan dan jangan hanya berhenti pada kata-kata ancaman.

Wallahu a’lam bishshowab

Data Pengguna Bocor, Akankah Facebook Diblokir di Indonesia?



Belakangan ini masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna Facebook dikejutkan dengan informasi soal bocornya data sejuta lebih pengguna facebook di Indonesia. Bocornya data pengguna facebook itu, menurut Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, lantaran adanya pengembangan aplikasi kuis oleh peneliti Cambridge Analytica, Aleksander Kogan. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Selasa lalu, Ruben menyatakan, pada tahun 2013, aplikasi ‘thisisyourdigitallife’ dikembangkan peneliti bernama Dr Aleksandr Kogan. Menurut Ruben, Kogan bukan dan tak pernah menjadi karyawan Facebook.

Ruben menjelaskan, saat mengembangkan aplikasi tersebut Kogan merupakan akademisi di Cambridge University. Aplikasi yang dikembangkan Kogan itu menggunakan platform Facebook atau fitur Facebook Login.
Facebook Login memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook agar bisa mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna tersebut dengan teman Facebook mereka.
Ia menegaskan, Facebook sebenarnya tegas melarang penggunaan dan pengiriman data yang dikumpulkan dengan cara ini dengan tujuan lain. Sementara, data yang didapatkan Kogan dari aplikasi yang dikembangkan diberikan pada firma analisis data politik, Cambridge Analytica.
Menyikapi hal itu, Facebook pun menangguhkan akses aplikasi tersebut untuk menggunakan Facebook Login. Lalu mereka menuntut perusahaan Kogan, Global Science Research Limited (GSR) untuk menyerahkan data yang terkumpul dan menghapusnya.
Dalam konteks Indonesia, Ruben menyebutkan, ada 748 orang di Indonesia memasang aplikasi kuis sejak November 2013 sampai 17 Desember 2015. Karena Cambridge Analytica mengakses teman dari 784 pengguna itu, sehingga Facebook belakangan menemukan ada 1.095.918 pengguna Facebook di Indonesia, berpotensi terkena dampak. Sehingga total 1.096.666 orang di Indonesia yang terkena dampak.
Menyikapi penjelasan Facebook Indonesia, DPR RI memberi waktu sebulan bagi Facebook untuk menyelesaikan investigasinya soal penyalahgunaan data pengguna di Indonesia dan melaporkannya lagi ke DPR. Menurut anggota komisi I DPR, Meutya Hafid, jangka waktu tersebut cukup untuk mengetahui hasil investigasi. Jika lewat waktu yang diberikan Facebook belum memberikan laporan, opsi pemblokiran Facebook bisa jadi akan dilakukan.

Pendengar, seberapa mengkhawatirkankah kebocoran data pengguna Facebook ini? Dan akankah Indonesia memblokir salah satu media sosial paling digandrungi di negeri ini?


Narasumber:

Hanafi Rais
Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Editorial - Pengakuan Bagi Penghayat Kepercayaan


Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk penghayat kepercayaan akan direalisasikan pada 1 Juli 2018. Selain KTP, pemerintah juga akan mengganti Kartu Keluarga (KK) para penganut aliran kepercayaan itu.

Mulai Mei, sesuai arahan Presiden Jokowi, penghayat kepercayaan bisa mengisi perubahan data penduduk. Jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia diprediksi mencapai 180 ribu orang. Namun, jumlah itu diprediksi bakal meningkat.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP.

Tentu saja hal ini menjadi kemerdekaan bagi para penghayat kepercayaan. Baginya negara dalam hal ini pemerintah telah memberi ruang lega untuk bernafas di saat sebelumnya pemerintah hanya mengakomodir 6 agama yang diakui. Mereka merasa pemerintah telah melakukan kemajuan bagi kepentingan mereka.

Namun, keputusan ini pada akhirnya hanya akan menjadi blunder bagi pemerintah saat ini. Lihat saja, bagaimana implikasi keputusan ini ke depannya, dalam skala kecil, bagaimana perlakuan para penghayat kepercayaan saat pernikahan maupun kematian, dengan cara apa mereka ini diurus?. Dikubur ataukah dibakar, atau ditenggelamkan? Tak ada yang mengerti.

MUI, NU, Muhammadiyah sebelumnya telah tegas menolak rencana ini. Namun nyatanya, hal ini tidak didengar dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan MK. Kini putusan gasrak gasruk ini resmi diketok dan akan segera diterapkan.

Jika melihat secara tenang dan jernih, hal ini tak lepas dari kepentingan politik dan kekuasaan di 2019. Jumlah para penghayat kepercayaan yang menyentuk angka 180 ribu lebih adalah potensi suara yang lumayan. Dan agaknya ini yang dikejar rezim saat ini.

Ini tak lebih agenda politik untuk merekrut pemilih dari kelompok tertentu. Namun cara yang digunakan sangatlah fatal karena berakibat disintegrasi nasional. Bayangkan saja bagaimana ruwetnya hal ini kedepan.

Niat kejar tayang ingin menang, padahal hanyalah menggali lubang untuk masuk ke jurang.

Wallahu a'lam bish showwab

Editorial - Partai Allah Versus Partai Setan



Kebenaran dan kejahatan adalah dua kubu yang tidak mungkin bersatu. Kebenaran didukung oleh Allah ‘azza wa jalla sedangkan kejahatan didukung oleh setan dan pasukannya. Siapa yang mendukung setan maka dia menjadi musuh Allah ‘azza wa jalla dan dia tidak mungkin meraih kemenangan.

Hizb (kelompok/golongan) di dalam Al-Qur’an ada dua bentuk dan tidak ada yang ketiga, yaitu Hizbullah dan Hizbusy-syaithan. Setiap partai atau golongan ini memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang membedakan antara yang satu dengan yang lain.

Salah satu ciri dari partai Allah adalah mereka selalu loyal kepada Allah, Tuhannya, serta Muhammad, utusanNya, serta loyalitasnya terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini berbanding terbalik dengan ciri dari partai setan yang mana selalu menyeru terhadap hal yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf serta bakhil terhadap hak-hak Allah Ta'ala.

Begitulah kira-kira maksud penjelas dari apa yang disampaikan oleh Amien Rais hingga menjadi ramai dipersoalkan oleh sebagian masyarakat. Tak sedikit yang menghujat, merendahkan pribadi hingga melaporkannya ke kepolisian atas ucapan tersebut.

Sebenarnya hal ini merupakan hal yang biasa saja bagi seorang muslim, saat ia menyampaikan terminologi agamanya. Hal yang sah dan benar. Namun akan menjadi serba salah jika dihadapkan dengan politisi maupun orang yang gagap kepentingan. Ucapan ini dirasa akan mengganggu telinga dan hatinya. Entah, meski Amien Rais tak menyebut secara spesifik partai yang dimaksud, orang sudah mencak-mencak seolah ia adalah partai setan sebagaimana dimaksud.

Yang pasti, sekarang hanya bermodal pasal 28 UU ITE, orang ramai melaporkan siapapun yang dirasa ucapannya tak sejalan dengannya. Parahnya, hal ini ditanggapi begitu cepat dan responsif oleh pemerintah, pasal 28 UU ITE kini tak ubahnya seperti UU Subversif. Yang akan memberangus dan menangkapi lawan politik yang mengusik gerak langkahnya.

Wallahu a'lam bish showwab